Satusuaraexpress.co | Jakarta – Cita Nusantara (DPP GAN) secara resmi mengumandangkan seruan kepada Pemerintah untuk mendeklarasikan “Perang Total” melawan jaringan korupsi, mafia pangan dan energi, serta kelompok yang dinilai sebagai pengkhianat kedaulatan bangsa. Seruan yang lantang ini disampaikan sebagai respons terhadap rentetan kasus yang belakangan ini mengancam tata kelola strategis dan ketahanan nasional.
Ketua Umum DPP GAN, Muhammad Burhanuddin, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Aktor-aktor kriminal tersebut, menurut GAN, bukan lagi sekadar pelanggar hukum biasa, melainkan ancaman fundamental yang menggerogoti agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Muhammad Burhanuddin menyoroti dua kasus spesifik—praktik mafia beras di Sabang dan Batam serta kemunculan bandara ilegal di Morowali—sebagai bukti nyata betapa parahnya ancaman ini. Kasus-kasus ini, kata Burhanuddin, memperlihatkan bahwa mafia mampu mengendalikan rantai pasok vital dan bahkan mengintervensi kedaulatan wilayah.
“Indonesia tidak boleh kalah dari koruptor dan para mafia yang selama ini menghisap kekayaan rakyat. Ini bukan sekadar soal hukum, tetapi soal kedaulatan dan masa depan anak cucu kita,” tegas Burhanuddin, Rabu, 26 November 2025.
GAN menilai, rantai kejahatan ini memiliki dampak destruktif ganda: merusak stabilitas harga kebutuhan pokok (ketahanan pangan) dan melemahkan martabat hukum nasional (kedaulatan negara). Oleh karena itu, GAN memposisikan pemutusan rantai korupsi dan kartel sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan AstaCita Presiden.
DPP GAN tegak berdiri mengawal Astacita Presiden Prabowo Subianto (dok: Istimewa)
Strategi Pengawasan Sipil: Mengawal AstaCita di Garis Depan
Dalam rangka mendukung Presiden Prabowo Subianto membersihkan negara, DPP GAN dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GAN telah merancang strategi pengawasan sipil yang terstruktur. Fokus utama pengawasan adalah pada agenda pembenahan sektor pangan, energi, dan sumber daya alam (SDA), yang merupakan sektor paling rawan dikuasai kartel.
GAN menyatakan kesiapannya untuk berada di garis depan pengawasan, memastikan agenda besar Presiden berjalan tanpa gangguan dari “para perusak bangsa”.
Langkah Konkret yang Disiapkan GAN:
Audiensi Lintas Lembaga Penegak Hukum: GAN akan segera menggelar audiensi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian RI. Tujuannya adalah menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi dan mendorong penanganan kasus-kasus besar yang berpotensi tertunda.
Pemantauan dan Akuntabilitas Langsung: GAN berkomitmen melaksanakan pemantauan berkala terhadap penanganan kasus-kasus korupsi dan mafia. Hasil perkembangan dan rekomendasi pengawasan ini akan disampaikan secara langsung kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Burhanuddin menekankan bahwa transformasi tata kelola tidak akan berhasil hanya dengan kebijakan. “Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud bila rantai korupsi dan kartel diputus. GAN siap berada di garis depan, mengawal dan mengawasi…”
Seruan Persatuan: Mengajak Semua Komponen Bangsa Bertindak
Menyadari bahwa pemberantasan korupsi dan penertiban mafia membutuhkan kekuatan kolektif, DPP GAN memposisikan diri sebagai katalisator bagi gerakan sipil.
Organisasi ini menyerukan kolaborasi aktif antara masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh lapisan bangsa. Melalui seruan ini, GAN berharap dapat menciptakan momentum di mana koruptor dan mafia tidak lagi memiliki ruang gerak atau pengaruh dalam menentukan arah kebijakan nasional.
”Ini saatnya seluruh komponen bangsa bersatu. Koruptor dan mafia tidak boleh lagi mengendalikan arah negeri ini,” tutup Muhammad Burhanuddin. Seruan ini menandai komitmen DPP GAN untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo menuju era yang lebih bersih, transparan, dan berdaulat.
(red)
