Bahlil Lahadalia Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Mengenang Era Macan Asia

Bahlil 568698833 scaled
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Satusuaraexpress.co | Jakarta — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini melontarkan pujian kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, atas jasanya membawa Indonesia menjadi Macan Asia. Pujian ini disampaikan di tengah usulan agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Menurut Bahlil, kesuksesan Soeharto dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta mengendalikan inflasi yang saat itu mencapai ratusan persen, menjadi bukti nyata kepemimpinan yang patut diakui.

“Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan Macan Asia di saat itu, itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Partai Golkar sendiri, diungkapkan Bahlil, telah lama mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Usulan ini kembali mencuat saat pertemuan Bahlil dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan aspirasi Partai Golkar agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Baca juga : DPRD DKI Jakarta Soroti Potensi Pemangkasan Anggaran BPJS Kesehatan dalam RAPBD 2026

“Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil.

Presiden Prabowo, menurut klaim Bahlil, menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan mempertimbangkannya.

“Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui,” jelas Bahlil.

Usulan ini tentu akan memicu diskusi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Soeharto, yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, dikenal dengan pembangunan ekonomi yang pesat, namun juga dikritik karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa pemerintahannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *