Satusuaraexpress.co | Jakarta — Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (14/10/2025). Unjuk rasa dilakukan sebagai protes para penguasa tempat hiburan malam yang dirugikan dengan aturan merokok.
Dari surat yang beredar, Asphija mengimbau kepada pelaku usaha tempat hiburan di Jakarta untuk berpartisipasi menolak ditetapkannya rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat hiburan, cafe dan restoran.
Menurutnya hal tersebut itu sangat membebani para pelaku usaha, karena selain berkewajiban menyediakan tempat khusus bagi pengunjung yang ingin merokok, pelaku usaha juga akan terhantui dengan adanya sanksi yang mejerat.
Baca juga : Memasuki Masa Reses, BEM UI Gelar Diskusi Unjuk Rasa Ajak DPR RI
Selain itu yang sangat fundamental dengan adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat hiburan akan memiliki dampak serius dari sisi usaha, bisnis dan sosial, seperti :
1. Pengunjung akan lebih memilih tempat hiburan, hotel, restoran yang longgar dan tidak ketat soal peraturan KTR, yang berbatasan atau dekat dengan wilayah Jakarta.
2. Dengan beralihnya pengunjung ke luar wilayah Jakarta, tentu berimplikasi pada penurunan omset isaha yang mengakibatkan pelaku usaha terpaksa melakukan pengurangan karyawan dan menercpkan berbagai efisiensi operasional.
Baca juga : KCIC Berikan Diskon hingga Rp 50 ribu di Bulan Oktober
3. Dengan semakin berkurangnya omset usaha dan penerapan efisiensi operasional tempat hiburan, hotel, resto diJakarta, tentu akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi yang semakin menurun.
4. Selain itu dampak sosialnya adalah semakin bertambahnya pengangguran di Jakarta dengan adanya pengurangan karyawan bagian efisiensi akibat menurunnya omset usaha.
Himbauan ini untuk dapat direalisasikan dalam bentuk aksi nyata bagi para pelaku usaha hiburan, hotel dan resto. Sikap Ini bukan karena adanya anti regulasi, melainkan diharapkan adalah adanya win-win solution, antar pelaku usaha dan pemerintah.
