Satusuaraexpress.co | Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola negara, hingga kepatuhan pajak melalui digitalisasi, yaitu Goverment Technology (GovTech) atau integrasi layanan pemerintah.
Dengan GovTech, pemerintah akan mengoptimalisasi penerimaan negara dengan implementasi Core Tax dan SIMBARA dalam pengelolaan pajak dan penerimaan sektor mineral dan batu bara, memastikan efisiensi belanja negara dengan sistem e-catalogue versi 6.0, serta memberikan digitalisasi pada layanan publik seperti administrrasi kependudukan, SIM, Paspor, pendidikan, dan kesehatan.
Penerapan teknologi ini turut memberikan dampak, khususnya pajak. Warga belum membayar pajak akan menghadapi pembatasan akses layanan, seperti pengurusan paspor, SIM, hingga kegiatan ekspor impor. Hal ini dikarenakan sistem mampu mendeteksi pelanggaran, termasuk yang dilakukan pejabat negara.
Baca : Sempat Jadi Misteri, Pagar Laut Sepanjang 30 Kilometer Ternyata Dibangun Oleh JRP
“Kamu ngurus paspormu, enggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu enggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu, enggak bisa. Karena kamu belum bayar ini. Jadi semua ngerti,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat.
Menurutnya, sistem ini tak hanya mempermudah administrasi bagi warga yang patuh pajak, tetapi juga memberikan sanksi otomatis bagi yang tidak mematuhi aturan.
Baca : Salurkan KUR ke Pekerja Migran Maksimal Rp100Juta, Komitmen KemenP2MI Sejahterakan PMI
“Kalau data saya baik, mesin itu nanti akan merilis. Jadi tidak perlu antre. Tapi kalau saya punya data yang tidak bagus, itu mesin akan nge-block dan nanti kita periksa. Kalau salah, perusahaan saya bisa saja nanti akan kena blok. Jadi saya tidak bisa jalan,” jelas Luhut.
Menurut Luhut, GovTech merupakan game changer bagi Indonesia yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan meningkatkan disiplin wajib pajak di semua sektor.
