Sabtu, Oktober 16, 2021
BerandaHeadlineGugatan Soal Gusuran Lahan di Benda Untuk JORR II Tak Diterima Hakim,...

Gugatan Soal Gusuran Lahan di Benda Untuk JORR II Tak Diterima Hakim, Warga Lapor KPK

Tangerang, Satusuaraexpress.co – Warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda melaporkan persoalan ganti untung penggusuran lahannya untuk proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) II ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini mereka lakukan setelah gugatannya tak diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Klas 1 A saat sidang keputusan perkara tersebut, Selasa, (24/08/2021) lalu.

Salah satu warga terdampak penggusuran, Dedi Sutrisno mengaku kecewa dengan hasil keputusan majelis hakim itu. Pasalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sudah jelas. Yakni adanya perbedaan harga ganti untung yang terdapat di resume hasil appraisal KJPP Firman Aziz dengan konsinyasi.

“Ke KPK (laporan), nyerahin data yang tidak sinkron itu, kita gak mau ke polisi lagi. Karena sudah jelas uang warga enggak sesuai dengan resume da konsinyasi kan banyak. Tadi sudah diterima ke KPK, Jumat (27/08/2021) balik lagi,” ujarnya, Kamis, (26/08/2021).

Majelis Hakim dalami sidang lalu memberikan waktu selama 14 kepada warga untuk memikirkan keputusan tersebut. Apakah menerima keputusan, banding atau gugat ulang.

“Gugat ulang ada rencananya dari kuasa hukum, warga sebagian diskusi mau gugat ulang cuma gak tau juga kita belum rapat lagi.

“Kita lagi fokus ngurusin yang kekurangannya. Setelah beres kita diskusikan, jadi belum ada lagkah ke depannya kan masih ada waktu 14 hari,” tambah Dedi.

Dedi mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KemenPUPR , Martono. Keduanya, kata Dedi sudah mengakui kesalahannya tersebut.

“BPN dan Martono sudah mengakui kesalahannya tapi dia malah kabur dari ruangan. Resume dan konsinyasi beda, duit kita dicolong dikurangin enggak sesuai dengan yang dititipkan di pengadilan,” ungkap Dedi.

Namun, saat pertemuan berlangsung pejabat dari BPN Kota Tangerang itu langsung melarikan diri. Sehingga, dia mempertanyakan tanggung jawab soal perbaikan perbedaan data ganti untung tersebut.

“Dari BPN bilang itu jaman dulu sementara dia baru menjabat di tahun ini, kan lucu. Kalo gak mau meneruskan yang ini ya enggak usah jadi pejabat di BPN. Dia (pejabat BPN) langsung pergi padahal pertemuan belum selesai,” katanya.

Humas PN Tangerang Klas 1 A, Arief Budi Cahyono mengatakan gugatan warga tak diterima karena tuntutan tak diperinci dengan jelas. “Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur. Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci dengan jelas,” katanya.

Diketahui, gugatan yang diajukan warga yakni perbuatan melawan hukum. Yang diberatkan yakni adanya perbedaan harga ganti untuk lahan warga untuk proyek strategis nasional itu. Perbedaan terjadi pada jumlah ganti untung yang tak sesuai antara hasil pengukuran atau appraisal oleh KJPP Firman Aziz dengan uang 168 bukti surat terkait ganti untung dan sertifikat, saksi serta ahli.

“Kita percaya bahwa gugatan yang kita ajukan tidak kabur dan sangat jelas. Ada bukti surat yang kita ajukan sebanyak 168 bukti, saksi dan ahli. Dan semua sudah terungkap difakta persidangan,” jelasnya.

“Sementara itu putusan tidak dapat diterima karena cacat formil, salah satunya adalah kabur atau tidak jelas. Sementara gugatan kita sudah masuk ke pokok perkara, sudah sampai ke pembuktian,” tambah Anggi.

Soal langkah selanjutnya kata Anggi tim kuasa hukum akan menunggu keinginan warga. “Sudah ditawarkan oleh hakim untuk banding. Tapi semua keputusan ada diwarga ingin banding atau tidak. Upaya banding itu waktunya 14 hari stelah dibacakanya putusan. Kami masih diskusi dengan warga terkait upaya banding,” pungkasnya.

Perkembangan Virus Corona


Most Popular

Recent Comments