Jakarta,Satusuaraexpress.co – Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dr. Achmad Yurianto, mengatakan gangguan terhadap pengelolaan data di BPJS Kesehatan menjadi ancaman keamanan nasional sehingga harus menjadi perhatian utama instansi pemerintah itu. Ia mengatakan hal tersebut tidak hanya harus segera ditangani oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan nasional.
Dewas, kata pria yang akrab disapa Yuri itu, telah meminta kepada jajaran direksi untuk melakukan penelusuran yang mendalam atas kebenaran bocornya 279 juta data peserta. Lalu, BPJS Kesehatan wajib memberikan klarifikasi yang terjadi dan menindak lanjuti secara hukum bila terjadi kebocoran data.
Yuri juga telah meminta kepada jajaran direksi agar disediakan langkah kontijensi dengan pendekatan business continuity management untuk meminimalisasi dampak yang terjadi dan memulihkan data peserta. “Kami juga sudah minta dilakukan mitigasi risiko terhadap risiko lanjutan yang mungkin timbul,” kata Yuri ketika memberikan keterangan pers virtual di kantor BPJS Kesehatan pada Selasa (25/5/2021).
Setelah kejadian ini, Dewas, tutur Yuri juga meminta agar direksi menyiapkan langkah penanganan peristiwa kebocoran data lalu melaporkan ke dewas secara berkala. Yuri berjanji akan menempatkan isu ini sebagai prioritas pengawasan ke depan.
“Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap yakin dan percaya bahwa BPJS Kesehatan akan memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh peserta. Tidak perlu ada keraguan dalam pengggunaan layanan kesehatan yang sudah dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional,” ujarnya lagi.
Direksi BPJS Kesehatan pun telah melaporkan tindakan dugaan peretasan terhadap sistem mereka kepada Bareskrim Mabes Polri. Meski begitu, BPJS Kesehatan membantah pernah membagikan data pribadi peserta ke dunia maya. (*)
