Satusuaraexpress.co – Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif berharap prioritas Pemerintah DKI dalam mengatasi persoalan banjir segera dilakukan. Terutama persoalan banjir yang kerap terjadi disebabkan rob di Pantai Utara Jakarta.
Salah satunya dengan pembangunan tanggul laut national capital integrated coastal development (NCICD). Dorongan itu kata Syarif sudah disampaikan olehnya melalui rapat kerja bersama Dinas Tata Air di Bogor Jawa Barat.
Melihat kondisi Pandemi Covid-19 yang saat ini belum usai ungkap Syarif, Komisi D dapat memaklumi jika pembangunan Tanggul tidak dapat segera dilakukan di Tahun 2020. Mengingat APBD DKI Jakarta sudah tergerus untuk penanganan Covid-19.
“Karena ada pandemi (COVID-19), belanja kita juga ikut tergerus, kita ada pemotongan anggaran. Karena itu untuk tahun 2021 diharapkan sudah bisa dibangun dengan multiyears,” ujarnya dikutip dari dprd-dkijakartaprov.go.id, Rabu(2/12/2020).
Menurut Syarif, para ahli sudah banyak mengatakan, dalam mengatasi rob yang terjadi di Pantai Utara Jakarta. Maka harus dibangun Tanggul sepanjang 22 kilometer membentang dari muara sampai ke Priok.
“Meskipun tadi Priok sudah ada revisi trase-nya. Menurut saya itu sudah menjadi cara yang mendesak ya, supaya tanggul bisa dibangun. Tapi setelah kita dalami ternyata belum tentu bisa dimasukan lagi mungkin karena perencanaan, jadi sepertinya 2021 karena tidak bisa, dia akan memulai di 2022,” bebernya.
Meski terkendala akibat Refocusing APBD DKI 2021, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Juaini Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya keras agar program pengendalian banjir di wilayah pesisir tetap terlaksana sebagaimana mestinya.
Salah satunya, dengan mempertahankan pembangunan tanggul pengaman yang baru bisa dikerjakan sepanjang 400 meter di wilayah Kamal Jakarta Utara dengan pagu anggaran Rp50 miliar dalam RAPBD DKI 2021.
“Karena ada angaran refocusing sehingga di tahun 2021 baru bisa kita selesaikan kita anggarkan sebesar Rp50 miliar. Dari Rp50 miliar itu rencana kita akan melanjutkan tanggul di sekitar Kamal ada 400 meter,” ucapnya.
Dengan demikian, pihaknya memastikan akan terus berkomitmen dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dalam hal pembagian dari sisa tanggul yang belum dikerjakan.
“Karena kita harapkan supaya banjir rob bisa kita kurangi dan bisa kita hilangkan. Sehingga tanggul-tanggul itu yang menjadi kewajiban kementerian (PUPR) maupun dari SDA bisa kita selesaikan secara keseluruhan,” tandas Juaini.(*)
