Satusuaraexpress.co | Sorong — Dalam acara Papeda Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan kritik yang sangat tegas dan mendalam kepada pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan di tanah Papua.
Hadir di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta delegasi dari berbagai negara, Elisa menyoroti krisis yang sedang dihadapi masyarakat adat Papua akibat penguasaan kawasan hutan oleh pihak-pihak luar.
Ia menyampaikan keluhan yang menyentuh hati: meskipun masyarakat adat Papua tinggal di tanah tersebut, hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka justru semakin habis karena dikuasai secara luas oleh para konglomerat dan pihak dari luar daerah.
Baca juga : Jepang Kirim 600 Pasukan Bela Diri dan Amfibi untuk Bantu Penanggulangan Karhutla di Kalimantan
Baginya, hutan adat bukan sekadar kawasan tumbuhan atau sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup yang utuh, sumber penghidupan sehari-hari, serta warisan leluhur yang memiliki nilai budaya, spiritual, dan kemanusiaan yang wajib dijaga dan dilindungi oleh negara.
Oleh karena itu, Elisa meminta pemerintah pusat untuk tidak hanya berfokus pada pembicaraan soal investasi dan pembangunan fisik semata. Pemerintah diminta untuk segera mempercepat langkah-langkah konkret seperti pengakuan resmi, penetapan batas, serta perlindungan yang nyata terhadap hutan adat milik masyarakat Papua.
Ia memperingatkan agar tidak terjadi keadaan di mana hutan habis, kekayaan alam diambil, sementara masyarakat adat justru hanya menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri. Pemerintah pusat ditegaskan harus hadir, berpihak, dan berperan aktif melindungi hutan adat serta rakyat Papua dari penguasaan yang merugikan kepentingan masyarakat asli.
