Satusuaraexpress.co | Jakarta — Menyambut rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026), Polda Metro Jaya telah menyiapkan pola pengamanan menyeluruh dan berbasis situasi guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib, aman, dan damai.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa pengamanan yang disiapkan akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta perkembangan situasi yang berkembang. Pihaknya juga memastikan kepada masyarakat luas bahwa kondisi DKI Jakarta saat ini tetap aman dan kondusif.
“Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang bahwa situasi dan kondisi DKI Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif,” ujar Budi, Rabu (26/8/2026).
Ia mencatat bahwa penyampaian pendapat di muka umum tetap berlangsung secara rutin dan tertib. Hingga saat ini, tercatat 68 aksi penyampaian pendapat yang telah berlangsung, sementara 24 kegiatan lainnya direncanakan akan dilaksanakan. “Itu setiap hari, rutin,” tambahnya.
Baca juga : Bank Mandiri Minta Maaf Soal Pemblokiran Rekening Warga Pati, Dihujat Ribuan Netizen
Meski aktivitas penyampaian aspirasi berjalan wajar, Budi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti semakin maraknya informasi yang tidak benar, berupa disinformasi, fitnah, hingga provokasi yang berpotensi menyesatkan publik.
“Kami berharap masyarakat juga bijak memfilter informasi-informasi tersebut. Selalu merujuk pada kanal-kanal resmi Polda Metro Jaya untuk informasi yang akurat,” pesannya.
Budi juga menjelaskan secara rinci kesiapan pengamanan yang telah disiapkan di titik-titik strategis, seperti sekitar Gedung DPR, kawasan Bundaran HI menuju Istana, serta lokasi-lokasi lain yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Ia meluruskan kesalahpahaman yang muncul terkait jumlah personel keamanan yang dikerahkan.
“Jika disebutkan tergelar beberapa ribu personel sementara massa aksi sekitar 500 orang, itu bukan berarti hanya untuk mengawal satu titik aksi saja. Jumlah tersebut mencakup pengaturan lalu lintas, kelancaran aktivitas warga secara keseluruhan, serta pengamanan seluruh titik kegiatan,” jelasnya.
Baca juga : KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka Korupsi, Terima Suap Total Rp12,4 Miliar
Sampai saat ini, pihak kepolisian telah menerima dua pemberitahuan resmi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan AMBP, dengan estimasi jumlah peserta aksi sekitar 500 orang. Namun, surat pemberitahuan lainnya masih terus dinantikan.
Budi menegaskan bahwa pengamanan juga mempertimbangkan kelancaran moda transportasi umum, mulai dari MRT, LRT, TransJakarta, hingga ojek daring serta kegiatan sekolah, perdagangan, dan perekonomian warga yang tetap berjalan normal.
“Sekolah masih berjalan, banyak yang tetap membuka tatap muka. Kegiatan perekonomian lainnya juga berjalan seperti biasanya,” ujarnya.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ada empat cara penyampaian aspirasi yang diakui, yaitu unjuk rasa, musyawarah, rapat umum, dan pawai.
Baca juga : Aksi Unjuk Rasa di Silang Monas, Aktivis Minta Evaluasi Kinerja dan Copot Seskab Teddy
“Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah akan memberikan ruang kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” tegas Budi.
Meski demikian, ia meminta agar peserta aksi tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu aktivitas warga lain, dan bersama-sama menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan kondusif.
Terkait kabar keterlibatan mahasiswa, Budi menyebut beberapa elemen memang tercatat akan turut serta, namun belum ada rincian pasti. Titik konsentrasi utama diperkirakan berpusat di kawasan Gedung DPR. Hingga saat ini, belum ada laporan peserta aksi yang diamankan maupun penemuan senjata atau barang berbahaya.
Budi juga meluruskan berbagai isu yang berkembang belakangan ini, termasuk kabar bahwa koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono atau yang akrab disapa Botok, telah diamankan. Padahal, yang bersangkutan justru difasilitasi kepolisian untuk menyusun surat pemberitahuan kegiatan.
“Hal-hal yang positif dan benar justru diplesetkan. Harus bijaklah melihat hal seperti itu,” ujarnya.
Mengenai status rekening yang sempat ditunda transaksinya, Budi memastikan bahwa pengembalian akses akan segera diproses oleh pihak Bank Mandiri pada hari ini juga, mengingat otoritas pembukaan kembali berada di tangan pihak perbankan. “Nanti akan disegerakan,” tandasnya.
