Satusuaraexpress.co | Jakarta – Menjelang awal Agustus 2026, masyarakat dan pelaku usaha perlu bersiap menghadapi sejumlah perubahan tarif dan aturan resmi yang mulai berlaku per tanggal 1 bulan tersebut.
Penyesuaian ini mencakup layanan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum, kebijakan perpajakan bagi pedagang di platform digital, hingga perkembangan harga kebutuhan pokok dan nilai tukar rupiah yang masih menjadi perhatian.
Meski tidak seluruhnya menyasar semua kalangan, perubahan ini diperkirakan akan membawa dampak nyata bagi pelaku usaha, profesi tertentu, hingga pola perdagangan digital.
Berikut rincian lengkap perubahan yang berlaku:
1. PPh bagi Pedagang Marketplace Resmi Dipungut Mulai 1 Agustus
Pemerintah mulai menunjuk sejumlah platform perdagangan daring sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas setiap transaksi penjual yang terdaftar di dalamnya. Platform yang ditunjuk meliputi Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Baca juga : Presiden Prabowo Hadiri Resepsi Komunitas India, Pererat Kemitraan dan Ikatan Budaya Dua Negara
Nantinya, pungutan pajak sebesar 0,5 persen akan diambil langsung dari nilai penjualan barang maupun jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini disusun untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih seimbang dan adil antara pelaku usaha konvensional dengan penjual yang beroperasi secara digital.
2. Biaya Pendirian PT Disesuaikan, Modal Besar Kena Tarif Lebih Tinggi
Penyesuaian biaya juga berlaku bagi siapa saja yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas (PT), khususnya perusahaan dengan nilai modal besar. Bagi PT dengan modal di atas Rp5 miliar, biaya pendaftaran yang sebelumnya Rp1,5 juta kini menjadi Rp5 juta atau meningkat sekitar 233 persen.
Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan tarif yang lebih ringan bagi usaha mikro dan kecil: PT dengan modal hingga Rp25 juta tetap dikenai biaya Rp300 ribu, sedangkan PT bermodal Rp25 juta hingga Rp1 miliar tetap dikenai tarif Rp600 ribu.
3. Biaya Pengangkatan Notaris Ikut Naik
Calon notaris yang mengajukan permohonan pengangkatan juga akan dikenai tarif baru mulai Agustus mendatang. Biaya permohonan yang sebelumnya Rp1,5 juta kini meningkat menjadi Rp5 juta untuk setiap permohonan.
Baca juga : Kemenkum Catat 300 Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan di Tengah Kenaikan Tarif Baru
Bahkan, permohonan perpindahan wilayah jabatan notaris yang ditujukan ke Provinsi DKI Jakarta kini dikenai tarif hingga Rp500 juta, sesuai dengan ketentuan terbaru mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum.
4. Tarif Pendaftaran Merek Disesuaikan, UMKM Tetap Dapat Kemudahan
Pemerintah juga menaikkan tarif pendaftaran merek bagi pemohon umum. Biaya yang sebelumnya Rp1,8 juta kini menjadi Rp2,8 juta untuk setiap kelas barang atau jasa yang didaftarkan. Meski demikian, pelaku usaha mikro dan kecil tetap mendapatkan tarif khusus sebesar Rp500 ribu per kelas sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan usaha skala kecil dan menengah di dalam negeri.
5. Biaya Pewarganegaraan Lewat Jalur Perkawinan Bertambah
Bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui jalur perkawinan dengan warga negara Indonesia, biaya permohonan yang sebelumnya Rp15 juta kini meningkat menjadi Rp25 juta untuk setiap pengajuan yang diajukan.
6. Harga Pangan Mulai Menunjukkan Tren Kenaikan
Di luar perubahan tarif administrasi, pemerintah terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran. Usai masa liburan sekolah berakhir, sejumlah harga bahan pokok mulai menunjukkan kenaikan, salah satunya seiring kembali bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga : Naik! Segini Besaran Kenaikan Tarif Tol Dalam Kota yang Mulai Berlaku 26 Februari
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus diperkuat agar lonjakan permintaan tidak memicu kenaikan harga yang tidak wajar dan memberatkan masyarakat.
7. Nilai Tukar Rupiah Masih Tertekan
Perkembangan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian utama. Menjelang akhir Juli 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan berada di kisaran Rp18.089 per dolar AS. Fluktuasi ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, pergerakan suku bunga negara-negara besar, serta dinamika pasar keuangan dunia.
Nilai tukar ini sendiri menjadi salah satu faktor penting yang turut menentukan biaya impor dan kelancaran dunia usaha, terutama bagi sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
Seluruh perubahan aturan ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026. Masyarakat maupun pelaku usaha yang hendak mengurus pendirian perusahaan, pendaftaran merek, layanan kenotariatan, maupun bertransaksi melalui platform perdagangan daring diharapkan sudah memahami dan bersiap menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.
