Satusuaraexpress.co | Jakarta — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, melangsungkan audiensi strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, di Kantor Bappenas.
Pertemuan penting ini menjadi wadah pembahasan mendalam mengenai langkah-langkah terintegrasi untuk memperkuat kualitas perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir, sekaligus merumuskan strategi peningkatan kompetensi guna mengisi peluang kerja formal yang luas di pasar global.
Menteri KP2MI Mukhtarudin memaparkan data terkini dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, yang menunjukkan fakta menarik sekaligus menjadi tantangan nyata.
Tercatat ada lebih dari 314.000 peluang kerja yang tersebar di 10 negara penempatan utama, mencakup berbagai sektor strategis termasuk kesehatan. Namun, dari jumlah peluang yang sangat besar itu, baru sekitar 24 persen saja yang berhasil terisi atau dilamar oleh tenaga kerja Indonesia.
Baca juga : Menteri Mukhtarudin Perkuat Pelindungan Pekerja Migran di Bali: Fokus Penempatan Terampil ke Bulgaria
“Artinya, ada celah sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini adalah tantangan sekaligus peluang emas bagi bangsa kita. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, namun syarat utamanya adalah memiliki kompetensi khusus, baik dari segi keahlian teknis maupun penguasaan bahasa asing. Sayangnya, pasokan lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga perguruan tinggi kita masih belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan spesifik pasar kerja global tersebut,” jelas Mukhtarudin, Kamis (28/5/2026).
Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini, Kementerian P2MI bergerak cepat dengan membangun kolaborasi lintas sektoral, menggandeng sebanyak 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah pendirian Migrant Center di lingkungan pendidikan tinggi.
“Hingga saat ini, sudah ada 12 perguruan tinggi yang meresmikan pusat layanan tersebut, sementara 15 kampus lainnya sedang dalam tahap persiapan peluncuran, ” ujarnya.
Di jenjang pendidikan menengah, seperti SMK dan SMA, pendekatan yang diambil adalah integrasi materi. Materi tentang migrasi aman, penguasaan bahasa asing, dan keterampilan bertaraf internasional disisipkan ke dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, tanpa mengubah struktur kurikulum utama yang berlaku.
Tidak berhenti di situ, Kementerian P2MI juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat, guna membuka jalur khusus bagi masyarakat dari kalangan kurang mampu agar mereka bisa mengakses pelatihan vokasi berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja dunia.
Sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Kementerian P2MI tidak hanya pada penyiapan tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas perlindungan dari hulu ke hilir serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Mukhtarudin menyoroti kondisi di wilayah perbatasan, di mana proses deportasi pekerja migran dari Malaysia masih terjadi hampir setiap minggu. Masalah utamanya berkisar pada ketiadaan dokumen resmi hingga keterlibatan dalam kasus kriminalitas.
Guna memastikan kehadiran negara memberikan perlindungan maksimal, pemerintah telah mengoptimalkan peran 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta menyediakan ruang perlindungan atau shelter bagi para deportan di wilayah strategis perbatasan, seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak.
“Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat pemulangan yang manusiawi, sekaligus pusat pembinaan dan pendampingan bagi para pekerja migran yang kembali ke tanah air, ” terangnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap rancangan besar atau grand design serta peta jalan yang dipaparkan oleh Menteri Mukhtarudin.
Menurutnya, program-program yang disusun Kementerian P2MI sudah sangat lengkap, menyeluruh, dan berada di jalur yang benar untuk menjawab amanat Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Rachmat menegaskan bahwa fokus perlindungan yang dilakukan mulai dari tahap sebelum keberangkatan, selama masa bekerja, hingga setelah selesai penempatan, sejalan sepenuhnya dengan komitmen kepala negara dan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
“Hal yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sangat sejalan dengan konstitusi kita. Kita harus ingat, setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri adalah duta bangsa. Memang ada Duta Besar yang ditunjuk secara resmi, namun siapapun warga kita yang ada di luar sana, merekalah wajah dan perwakilan Indonesia di mata dunia,” ujar Rachmat.
Ia menambahkan bahwa kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi bagi pekerja migran menjadi hal yang sangat krusial, karena perilaku, kemampuan, dan kinerja mereka di luar negeri akan langsung menjadi cerminan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, pekerja migran tidak hanya harus dilindungi, tetapi penampilan, etika, dan kapasitas mereka juga harus mampu menunjukkan kualitas terbaik dari orang Indonesia,” tegasnya.
“Kami dari Bappenas, dalam rangka mewujudkan kerja sama yang lebih baik, pada prinsipnya pasti akan membantu. Tugas utama kami adalah mendukung kementerian dan lembaga lain. Kami percaya, perencanaan yang baik, jika dijalankan dengan cara yang tepat dan konsisten, maka manfaatnya akan dirasakan secara merata dan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.
