Satusuaraexpress.co | Jakarta — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai bahwa optimalisasi Mobile Training Unit (MTU) dapat menjadi solusi untuk mempercepat serapan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dengan sistem jemput bola. Konsep pelatihan bergerak ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh keterampilan tanpa harus datang ke lokasi pelatihan tetap.
“Semacam Mobile Training Unit. Tidak perlu datang ke sana, mobilnya yang datang ke sini untuk memudahkan,” ujar Khoirudin, Kamis (26/2/2026).
Saat ini, kapasitas Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di DKI Jakarta belum mampu menampung seluruh pendaftar akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan, dalam satu PPKD saja, jumlah pendaftar dapat mencapai lebih dari 5.000 orang. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena jika kapasitas tidak ditingkatkan di seluruh wilayah Jakarta, jumlah peserta pelatihan tidak akan bertambah dan angka pengangguran sulit untuk ditekan.
Baca juga : DPRD DKI Dukung Perluasan KJMU hingga S3, Sebut Perlu Tolok Ukur Jelas
Khoirudin menegaskan bahwa jumlah angkatan kerja baru terus meningkat setiap tahun seiring dengan kelulusan siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu mengambil langkah cepat agar program pelatihan mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja tersebut.
“Kita harus adu cepat antara pelatihan yang kita lakukan agar mereka bisa diserap di dunia kerja dengan angkatan kerja baru yang terus tumbuh setelah lulus sekolah atau kuliah,” ucapnya.
Pelatihan vokasi, katanya, tetap menjadi solusi utama dalam jangka pendek untuk menekan pengangguran. Namun, pelaksanaannya perlu diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi hasil dari audiensi berkali-kali, di mana ditemukan adanya keterbatasan birokrasi yang perlu ditembus sebuah hal yang ia nyatakan telah diselesaikan melalui rapat pimpinan.
“Jangka pendeknya adalah pelatihan. Pelatihannya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, asal ada kebijakan dan perintah dari Gubernur,” jelasnya.
Baca juga : DPRD DKI Soroti Dugaan Keterlibatan Oknum Dishub dalam Parkir Liar
Selain itu, Khoirudin menyoroti bahwa alokasi anggaran untuk pelatihan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil pencari kerja. Sebagai langkah tambahan, ia mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembiayaan pelatihan keterampilan.
Ia juga merencanakan untuk mengundang food truck barista dan menyelenggarakan pelatihan pembuatan roti yang terbuka untuk umum, agar masyarakat yang ingin membuka usaha di bidang tersebut dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan.
Di sisi lain, ia juga menyinggung peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang yang masih membutuhkan sekitar 15.000 orang, meskipun realisasi pengiriman tenaga kerja dari wilayah seperti Jakarta Timur masih sangat terbatas. Menurut Khoirudin, penyediaan tenaga kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sektor swasta.
“Penyedia tenaga kerja bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta. Kalau swasta saja bisa menyerap banyak, kenapa pemerintah tidak,” tandasnya.
