Satusuaraexpress.co | Jakarta — Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, menyampaikan keyakinan penuh bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pangan akan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di ibu kota.
Ade menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditawar untuk memastikan hak warga atas pangan benar-benar terpenuhi.
“Saya optimistis Raperda ini bisa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Memang seharusnya begitu, karena hak warga harus dijamin,” ucapnya, Selasa (17/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, ia menanggapi usulan terkait pembentukan Dewan Pangan DKI Jakarta. Menurut pandangannya, pembentukan badan baru belum menjadi kebutuhan mendesak karena saat ini telah ada sejumlah lembaga yang menangani berbagai urusan terkait pangan.
“Yang paling dibutuhkan sekarang adalah kepastian payung hukum terhadap sistem pengelolaan pangan, ketersediaan, serta aksesibilitas hak warga,” jelas Ade.
Baca juga : Gubernur DKI Jakarta Resmikan Maroedja Sport Park
Ke depan, ia mengusulkan agar dilakukan pemikiran mendalam terkait skema mandatory spending untuk subsidi pangan, dengan model yang serupa dengan anggaran wajib di sektor pendidikan. Langkah ini dinilai penting agar jaminan hak atas pangan dapat terkunci dengan kokoh dalam kebijakan anggaran daerah.
Ade menegaskan bahwa Raperda Pangan harus mampu memastikan warga mendapatkan pangan yang memenuhi berbagai syarat utama: murah, aman, bergizi, serta terjamin kehalalannya. Selain itu, akses masyarakat terhadap bahan pangan juga perlu terus diperkuat agar tidak ada satu pun warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
Ia juga turut menyoroti pentingnya pengelolaan sisa pangan (food waste). Ade berharap agar seluruh lapisan masyarakat dapat dilibatkan aktif dalam upaya pemanfaatan kelebihan pangan, sehingga tidak terjadi pemborosan dan setiap bagian pangan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, ia mengajak untuk melakukan perbaikan terhadap sistem distribusi dan perolehan pangan yang berbasis digital, mengingat hingga saat ini sistem tersebut masih sering memicu terjadinya antrean dan keluhan dari masyarakat. Menurutnya, persoalan teknis semacam ini tidak boleh dibiarkan terus berulang dan harus segera mendapatkan solusi yang tepat.
Baca juga : Presiden Prabowo Lantik Juda Agung Sebagai Wamenkeu, Gantikan Thomas Djiwandono
Selain itu, Ade mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memiliki cadangan pangan (buffer stock) yang memadai. Cadangan ini bertujuan untuk menghadapi berbagai kondisi darurat maupun bencana alam, tanpa mengganggu kelancaran pasokan pangan bagi seluruh warga. Program urban farming juga dinilai sebagai langkah strategis yang dapat berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di ibu kota.
“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita berharap tidak ada lagi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat,” tandasnya.
