Satusuaraexpress.co | Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut pentingnya pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, suasana rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (21/1/2026).
Ruangan yang penuh dengan anggota dewan dan petugas terkait terdengar jelas setiap kata yang diucapkannya, menyoroti peran krusial PKBM dalam upaya menekan angka putus sekolah di Indonesia.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pendidikan kesetaraan bukan hanya alternatif, melainkan jalan harapan bagi banyak orang yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Ia bahkan mengungkapkan fakta yang cukup menarik bahwa tidak sedikit anggota DPR RI merupakan lulusan Paket C, jalur pendidikan setara SMA di luar jalur formal.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujarnya dengan tegas saat merespons pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, yang membahas tentang perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Pengalaman pribadinya mengunjungi PKBM di Majalengka, Jawa Barat, menjadi bukti nyata tentang kemampuan PKBM dalam menjaring peserta didik. Suasana di PKBM tersebut terlihat ramai dengan lebih dari 300 peserta didik yang aktif mengikuti pembelajaran, dengan mayoritas memilih program Paket C.
Baca juga : Kementerian P2MI Gerak Cepat Tangani Kasus Dugaan Penyiksaan Pekerja Migran Indonesia Asal Konawe di Oman
“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ceritanya dengan nada bangga.
Program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi solusi penting bagi mereka yang terpaksa putus sekolah akibat berbagai faktor. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor kultural seperti menikah di usia muda, maupun faktor geografis yang membuat akses pendidikan sulit terjangkau.
Ke depan, pemerintah memiliki rencana ambisius untuk memperluas dan menghidupkan kembali PKBM di luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia dan juga anak-anak diplomat.
“Kami berencana PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti PKBM di Indonesia,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan kurikulum Indonesia bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia Timur, dan program ini diharapkan dapat direplikasi di negara lain.
Baca juga : Di tengah Gempuran Penjualan Online, Pasar Tradisional Jakarta Kian Lengang Pasca Pandemi
Meskipun tingkat serapan pendidikan nonformal masih relatif rendah karena belum sepenuhnya menjadi indikator capaian pendidikan nasional, namun jumlah peserta pendidikan kesetaraan terus mengalami peningkatan.
“Terutama program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak,” ujar Abdul Mu’ti.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penataan tata kelola dan pengawasan yang ketat terhadap PKBM, mengingat seluruh peserta didik berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
“PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang Paket C-nya lulus lebih dulu sebelum Paket B,” tegasnya dengan penuh determinasi.
