Satusuaraexpress.co | Jakarta — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat akan ditugaskan untuk menjaga seluruh kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penugasan ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat tertutup antara Menhan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang diselenggarakan oleh Komisi I DPR RI pada hari Senin, 24 November 2025.
“Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie dalam jumpa pers usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Ia menekankan bahwa kilang minyak BUMN merupakan industri strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kedaulatan negara. Selain personel TNI Angkatan Darat, penjagaan kilang Pertamina juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
“Akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie juga menjelaskan bahwa TNI telah membentuk 150 Batalyon Teritorial Pembangunan pada tahun ini. Hingga November 2025, Indonesia telah memiliki 150 batalion TNI yang disebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dengan target penambahan 150 batalion per tahun.
Baca juga : Polda Metro Jaya Tegas dan Tanggap dalam Kasus Penganiayaan di Cimanggis
“Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tegas Sjafrie.
Sjafrie menegaskan bahwa penugasan ini merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI. Ia menambahkan, pengawasan ini penting untuk mendeteksi ancaman potensial dan mengantisipasi pengamanan fisik.
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata Sjafrie.
