Satusuaraexpress.co | Jakarta — Sekitar 18 gubernur se-Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Para kepala daerah itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Menyikapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keluhan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang menggeruduk kantornya pada Selasa (7/10/2025).
“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkeu.
“Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” jelasnya.
Purbaya kemudian mencontohkan salah satu keluhan yang datang dari Kalimantan Utara (Kaltara). Ia mendengar tak ada jembatan di provinsi tersebut, sehingga para warga Kaltara banyak yang memenuhi kebutuhannya dari Malaysia.
Baca juga : Belum Lama Dirilis, Bjokanism Posting Kalau Dirinya Masih Bebas
Pemprov Kaltara, menurut penuturan Purbaya, butuh sekitar Rp150 miliar. Sang Bendahara Negara menegaskan dirinya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementerian PU untuk membangun jembatan tersebut.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur. Menurutnya, anggaran atau duit transfer ke daerah (TKD) memang terlalu banyak dipotong.
“Cuma, kita lihat saja gimana. Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” sindir Purbaya soal kinerja pemda.
“Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti, memasuki pertengahan triwulan kedua 2026 nanti. Kalau emang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, coretax lebih bagus, bea cukai gak ada bocor, pajaknya gak ada bocor. Harusnya naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi (ke daerah),” janji sang menteri.
Baca juga : Gelar Aksi Damai, Front Kebangsaan Solidaritas Buruh dan Mahasiswa Tuntut Percepatan Reformasi Polri
Menkeu Purbaya menegaskan dirinya adalah orang baru di pemerintahan sekarang. Ia kemudian mengingatkan para pemerintah daerah untuk membersihkan citra mereka yang dianggap buruk oleh pusat.
“Saya kan ke kepemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” tandas Menkeu Purbaya.
Gubernur Aceh Mualem mengatakan anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen. Ia juga mengeluhkan terkait masalah infrastruktur di Aceh. Mualem ingin Purbaya membenahi permasalahan-permasalahan di daerah, termasuk Aceh. Ia juga menolak pemotongan anggaran daerahnya.
“Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem selepas bertemu Purbaya.
Di lain sisi, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah blak-blakan bahwa pemotongan TKD berdampak serius terhadap daerahnya. Dana pemda yang berkurang disebut mempengaruhi pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.
Mahyeldi mendesak adanya pengembalian jumlah dana transfer ke daerah tersebut. Jika tidak, ia minta pemerintah pusat mengambil alih kewajiban membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat … Kita harapkan seluruh gaji pegawai (pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita,” kata Mahyeldi.
Dana TKD di RAPBN 2026 memang disorot banyak pihak. Pemerintah awalnya bahkan cuma menganggarkan Rp650 triliun alias turun 29 persen dibandingkan 2025 yang tembus Rp919 triliun.
Gejolak di daerah pun pecah imbas banyak pemda mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) akhirnya memutuskan menambah Rp43 triliun dana TKD untuk 2026, dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.
