Sebut Tragedi Pemerkosaan Massal Sebagai Rumor, Komisi X DPR RI Akan Panggil Menteri Kebudayaan

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadli Zon Foto Oji vel20240525172357 1536x1024 1
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

Satusuaraexpress.co | Jakarta – Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buntut pernyataannya yang menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor dan tidak terbukti. DPR ingin mendapatkan klarifikasi secara langsung terkait pernyataan tersebut yang kini menjadi polemik.

“Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi. Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani, Senin (16/6/2025).

Panggilan akan dilakukan ketika DPR sudah memasuki masa persidangan baru pada pekan depan, mengingat saat ini DPR masih menjalani masa reses.

Baca juga : Eks Lurah Kelapa Dua Diduga Minta Komisi Rp 200 Juta Terhadap Warga

Diketahui, dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, Rabu (11/6), Fadli mempertanyakan kebenaran tragedi kekerasan seksual yang menyasar perempuan Tionghua saat Indonesia dilanda krisis multidimensi tahun 1998.

Awalnya Fadli menjelaskan penulisan ulang sejarah bertujuan mengklarifikasi rumor yang selama ini dianggap fakta sejarah. Ia kemudian menjadikan peristiwa pemerkOsaan masal sebagai rumor yang ingin diluruskan.

“Pemerkosaan massal kata siapa? Enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan,” katanya dalam wawancara yang ditayangkan di siaran YouTube media IDN Times pada Rabu (11/6).

Baca juga : Israel Serang Taheran, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Tewas

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi meminta seluruh pihak tidak mengambil kesimpulan secara cepat dan memberi waktu bagi tim sejarawan untuk bekerja menggarap proyek tersebut.

“Jadi kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia,” kata Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *