Satusuaraexpress.co | Jakarta – Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 4 Desember 2024. Kedatangan ke Bawaslu untuk pelaporan ada pelanggaran dan kelalaian dalam minim jumlah partisipan di Pilkada 2024 pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Koordinator tim pemenangan RIDO, Ramadan Alamsyah mengatakan kedatangannya bersama tim kuasa hukum ke Bawaslu DKI bagian dalam menegakan supremasi demokrasi Pemilu DKI Jakarta diketahui banyak beberapa masalah.
“Tadi kita laporkan ke Bawaslu terkait banyak masalah dalam Pemilu Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Yaitu mengenai masalah pelanggaran maupun kelalaian seperti tidak ada nya formulir C6 (undangan) yang diterima warga di beberapa wilayah,” ujar Ramadan, Rabu (4/12/2024).
Baca : Gus Miftah Belum Menyerahkan LHKPN ke KPK, Ini Sumber Kekayaannya
Ramadan menyebutkan karena permasalahan ini terjadi degradasi kualitas demokrasi di Jakarta yang menurun yaitu diantaranya jumlah partisipasi masyarakat yang melakukan pencoblosan signifikan lumayan banyak.
“Dengan demikian kami sebagai tim pemenang Rido sekaligus dalam menjaga suplemasi demokrasi Pemilu di DKI Jakarta menjadi baik akan segera melaporkannya temuan-temuan yang ada itu kepada Bawaslu DKI Jakarta, antara lain terkait tindakan yang tidak proaktif dalam merespon laporan orang tidak memiliki C6,” ungkapnya
Ramadan tidak mengharapkan rekomendasi ini terjadi. Tapi jika nanti dalam perjalanannya, dipertanyakan anggaran Pilkada DKI 2024 yang diterima KPU DKI Jakarta sebesar Rp 975 Miliar digunakan untuk apa.
Baca : Tim Pemenangan RIDO Datangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta Hari Ini
“Jika memang penggunaan anggaran benar-benar, tentu peran serta masyarakat dalam partisipasi akan meningkat dan ini baru pertama kali dalam sejarah pemilihan calon Gubernir DKI Jakarta baru kali ini turun jauh partisipan yaitu mencapai angka 50-an persen. Jika di angka 70 atau 95 persen wajar aja ,” tuturnya.
Alasan dari turunnya partisipan pemilu ini, lanjut Ramadan membangun narasi misal ‘kok masyarakat sudah lelah’ , ‘kok masyarakat sudah lelah’ , ‘ oh masyarakat tidak suka dengan pasangan calon (paslon) ini’.
Untuk itu Ramadan meminta agar kepada lembaga Rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar cek KPU DKI.
“Jika memang perlu nanti akan kami laporkan itu minimal anggaran yang digunakan untuk sosialisasi sampai ke masyarakat atau tidak, atau tidak memberikan informasi tentang falid pencoblosan ini begitu penting bagi masyarakat DKI Jakarta,” pungkasnya.
“Menurut saya ini overlaping secara berpikir ini nama cuci tangan KPU. Kami meminta agar KPK usut KPU DKI Jakarta, akan buat laporan secara resmi dimintI pemeriksaan terhadap kinerja KPU DKI Jakarta, kalau perlu Bawaslu sama-sama anggaran besar buat apa negara beli anggaran besar rakyat modalin untuk diadakan pemilu hampir Rp 1 triliun hasil tidak tahu dan tidak memuaskan bukan berarti hasil suara kita bukan! Sehingga menurut saya KPU nya belum maksimal, ” tutupnya.
