Satusuaraexpress.co – Masukan agar penundaan gelaran Pilkada 2020 secara serentak yang disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah rupanya tidak 100 persen didengar oleh Presiden Joko Widodo.
Bahkan, pernyataan tegas disampaikan oleh Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9/2020).
Bahwa pemerintah tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada secara serentak di 270 daerah meski di landa pandemi Covid-19. “Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel dalam keterangan kepada wartawan.
Tentu persoalan itu banyak disikapi oleh kalangan masyarakat. Mereka menyayangkan atas pernyataan itu, seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkannya.
“Kami sebagai masyarakat harus patuh ketika PSBB diberlakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Memang ramai pemberitaan soal permintaan penudaan Pilkada saat pandemi Covid-19 yang tidak tahu pasti sampai kapan berakhirnya. Harusnya aspirasi itu didengar apalagi yang memberikan ormas Islam panutan, demi kesehatan rakyatnya,” ucap Mansyah salah mahasiswa swasta di Jakarta, Selasa(22/09/2020).
“Atu sama aja bohong dan pemerintah mengajarkan ke rakyatnya untuk langgar aturan, kalau nanti masih Pandemi dan tetap dilaksanakan. Sementara PSBB terus diperpanjang,”sambungnya.(*)
