Satusuaraexpress.co | Jakarta — Suasana politik di Bandar Lampung terasa memanas pada Sabtu, 27 Juni 2026. Ketika safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tengah berlangsung, ratusan orang turun ke jalan menyuarakan sikap mereka.
Di Bundaran Adipura, sebuah titik pertemuan yang strategis di kota ini, kerumunan massa berkumpul menciptakan pemandangan yang mencolok, mayoritas di antaranya adalah ibu-ibu yang mengenakan gamis berwarna hitam seragam, tampak kompak dan penuh tekad.
Massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) tidak sekadar berkumpul secara diam. Dari mulut ke mulut, orasi demi orasi dilantunkan dengan lantang, diselingi teriakan “Usir Jokowi!” yang menggema memecah kesunyian pagi hingga siang hari.
Suara-suara itu menjadi penanda ketidakpuasan yang mendalam, bahkan sempat disampaikan ancaman bahwa mereka siap melakukan long march atau berjalan kaki secara massal menuju Gedung Rimbawan, tempat di mana Rapat Koordinasi Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berlangsung dan dihadiri langsung oleh Joko Widodo.
Baca juga : Tifauziah Tyassuma dan Roy Suryo Ditangkap Polisi Terkait Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Mewakili kelompok tersebut, Merry hadir membawa sekumpulan dokumen yang berisi daftar tuntutan. Di hadapan rekan-rekannya, ia memaparkan isu-isu yang dianggap belum menemukan titik terang selama ini. Sorotan utama tertuju pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta lemahnya penegakan hukum yang terjadi sepanjang periode kepemimpinan 2014 hingga 2024.
Merry secara spesifik menyinggung dua peristiwa yang membekas di ingatan masyarakat, yakni Tragedi KM 50 dan insiden kerusuhan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu pada gelaran Pemilu 2019 silam.
“Kami mencatat beberapa peristiwa kelam, termasuk tragedi KM 50 dan insiden kerusuhan demonstrasi di depan Kantor Bawaslu RI pada Pemilu 2019 lalu, yang hingga kini belum memenuhi rasa keadilan hukum yang hakiki,” tegas Merry dengan nada serius di tengah kepungan massa yang mendengarkan saksama.
Tidak berhenti di persoalan hukum dan kemanusiaan, kelompok ini kembali mengangkat polemik lama yang tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan publik: keabsahan ijazah pendidikan Joko Widodo. Merry menyampaikan kekecewaannya, menilai hal ini seharusnya sudah selesai sejak lama jika saja ada keterbukaan.
Baca juga : Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi Terima Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor dari KPU RI
“Kami sangat menyayangkan Pak Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazahnya di depan publik. Seharusnya hal sesederhana itu bisa dilakukan sejak dulu agar tidak terus menimbulkan pertikaian dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat,” ketusnya.
Di sisi lain, FSML juga mempertanyakan tujuan di balik rangkaian safari politik tersebut. Mengingat masa jabatan Joko Widodo sebagai kepala negara telah berakhir, mereka menilai langkah ini kurang tepat dan mendesak agar perhatiannya dialihkan.
Menurut pandangan kelompok ini, mantan presiden itu seharusnya memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang belum selesai, atau yang mereka sebut sebagai “utang persoalan bangsa”, ketimbang terlihat sibuk melakukan konsolidasi politik bersama kekuatan partai tertentu.
Hingga suasana aksi berlangsung, ketegangan tetap terasa mengambang. Kehadiran massa ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai isu masa lalu masih menjadi luka yang belum sembuh, sekaligus menguji bagaimana dinamika politik pasca-pemerintahan sebelumnya akan berjalan di tengah harapan masyarakat akan kepastian hukum dan keadilan.
