Satusuaraexpress.co | Jakarta — Kawasan Glodok, yang biasanya ramai dengan aktivitas ekonomi dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Jakarta Barat, berubah wajah drastis pada Jumat (14/3/2026). Suasana yang biasanya dipenuhi oleh derap kaki pedagang dan pengguna jalan beralih menjadi mencekam ketika sebuah konvoi besar-besaran yang diikuti puluhan remaja melintas sambil menyalakan petasan yang terus meledak di depan Halte Glodok.
Suara ledakan petasan yang memekakkan telinga bergema di sepanjang jalan raya, disertai dengan kepulan asap tebal yang mengganggu pandangan para pengguna jalan. Konvoi tersebut tidak hanya mengganggu aliran lalu lintas yang sedang sibuk pada jam pulang kerja, tetapi juga menimbulkan ketakutan pada masyarakat sekitar.
Tindakan yang jelas mengganggu ketertiban umum ini berlangsung di lokasi yang sangat strategis dan terpantau oleh banyak mata, namun tidak terlihat adanya upaya tegas dari aparat penegak hukum untuk mengatasi situasi tersebut.
Rombongan remaja bergerak tanpa memperhatikan aturan lalu lintas, bahkan tampak tidak menghiraukan keberadaan warga yang terkejut dan khawatir. Beberapa pedagang yang berjualan di sekitar lokasi insiden terpaksa menghentikan aktivitas mereka untuk menjaga keamanan barang dagangan dan diri sendiri.
Baca juga : Operasi Ketupat Jaya 2026: Sinergi Kuat untuk Keamanan Ramadan dan Idulfitri di Jakarta Barat
Menurut salah satu saksi mata yang enggan menyebutkan nama, aksi tersebut sudah jelas termasuk dalam kategori keonaran yang meresahkan.
“Sudah jelas ada yang melakukan keonaran, mereka mengerahkan massa dan membawa atribut yang meresahkan, tapi tidak diambil tindakan sedikit pun. Seolah-olah ada pembiaran yang disengaja,” ucap saksi mata tersebut dengan nada kecewa.
Padahal, belum lama Polres Metro Jakarta Barat baru saja menggelar Apel Operasi Ketupat 2026. Dimana, Apel yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Jakarta Barat itu menyebut bahwa 13.000 aparat gabungan akan menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Namun, belum genap satu pekan. Ribuan aparat gabungan tersebut tidak terlihat saat rombongan konvoi melintas di wilayah Jakarta Barat. Akibatnya, pengendara lain merasa terganggu.
Kekecewaan masyarakat semakin mendalam ketika seorang warga yang mencoba melaporkan kejadian tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan. Bukannya mendapatkan dukungan atau perlindungan, warga tersebut diduga diejek dan mengalami pelecehan verbal dari oknum petugas yang dituju.
Peristiwa ini semakin memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat tentang praktik “No Viral, No Justice”. Bahkan muncul dugaan bahwa aparat hanya akan mengambil tindakan jika ada faktor ekonomi atau “pelicin” di balik kasus tersebut. Laporan yang hanya menyangkut keresahan masyarakat umum tanpa adanya nilai finansial cenderung dianggap sepele atau bahkan direspon dengan sikap sinis.
Baca juga : Siagakan Ribuan Personel untuk Amankan Mudik Lebaran 2026 dalam Operasi Ketupat Jaya
Tak hanya itu, insiden serupa juga terjadi di daerah Kembangan, Jakarta Barat, sekitar pukul 17.00 pada minggu sebelumnya, dekat Pom Bensin Meruya Kembang Kerep. Dalam kurun waktu satu minggu, dua kejadian keonaran yang meresahkan masyarakat berlangsung tanpa adanya tindakan nyata dari pihak kepolisian.
Aksi konvoi yang dilakukan oleh rombongan remaja tersebut tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa. Kawasan Glodok merupakan titik vital ekonomi di Jakarta, dan di tengah situasi global yang masih tidak menentu serta perhatian nasional terhadap potensi gangguan rantai pasok, stabilitas keamanan di daerah semacam ini seharusnya menjadi prioritas utama.
Ketidakpedulian atau ketidakmampuan aparat untuk menangani gangguan keamanan skala kecil seperti ini dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal terjadinya gangguan yang lebih besar di masa depan. Masyarakat mulai merasakan hilangnya kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi dan melayaninya.
Hingga saat berita ini dibuat, pihak kepolisian setempat belum merilis pernyataan resmi terkait alasan tidak adanya tindakan terhadap konvoi di Glodok maupun dugaan pelecehan terhadap warga yang melapor. Masyarakat kini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap etika dan sistem pelayanan publik di institusi kepolisian, agar slogan “Melindungi dan Melayani” benar-benar dapat dirasakan oleh setiap warga negara yang membutuhkan bantuan.
