Satusuaraexpress.co | Jakarta – Warga Meruya Utara mengancam akan menggelar demo di Jalan Kompleks Rukan Taman Meruya, Jakarta Barat. Pasalnya, warga menolak adanya pembangunan gedung kantor setinggi 16 lantai dan Gerbang Gedung Cimory.
Penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak yang dinilai akan merugikan warga. Untuk itu, apabila pihak Cimory mengabaikan hak-hak mereka, warga akan menggelar demo.
Salah satu warga berinisial VK kepada Satusuaraexpress mengatakan warga dari Blok G, H, I, dan J, menolak pembangunan ini karena sangat mengganggu kenyamanan. Untuk itu warga minta Dishub Jakarta Barat Mengontrol hilir keluar masuknya kendaraan ke kantor Cimory tersebut.
Baca juga : Kurun Waktu 3 Bulan, Polda Metro Jaya Ungkap 1,14 Ton Narkotika dengan Total 2.318 Tersangka
”Kami jelas menolak apapun yang mengabaikan hak warga,” ujar VK, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa salah satu poin keberatan utama adalah akses pintu masuk gedung yang rencananya akan berada di area pemukiman warga. Warga komplek menginginkan akses masuk dan keluar gedung berada di depan, seperti halnya akses sekolah IPEKA yang berada di pinggir tol.
“Harusnya aksesnya di depan pinggir tol semua,” tegas VK.
Dengan adanya keberatan ini, warga berharap pihak Cimory dapat mencari solusi terbaik. Mereka juga mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk segera memanggil pihak Cimory guna menjembatani aspirasi warga.
Menanggapi penolakan warga, sumber dari pihak Cimory menyebutkan bahwa mereka telah melakukan musyawarah dengan pihak RW setempat.
Baca juga : Pemprov DKI Kembangkan Sistem Peringatan Dini Polusi Udara
”Kita sudah musyawarahkan dengan RW,” katanya.
Terkait keberatan warga mengenai pintu gerbang di area belakang, pihak Cimory menjelaskan bahwa pintu tersebut hanya akan berfungsi sebagai pintu darurat (emergency gate).
”Mereka keberatan kalau jalan belakang juga ada pintu gerbang, tapi kita informasikan itu emergency gate saja,” jelas sumber dari Cimory.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, baik dari pihak Cimory maupun Pemerintah Kota Jakarta Barat.
