Satusuaraexpress.co | Jakarta — Di bawah langit Jakarta yang terik, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Silang Monas Selatan, tepatnya di seberang Gedung Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Aksi yang dimulai pukul 14.11 WIB ini, dengan penanggung jawab M. Syahrus Sobirin, menjadi wadah bagi suara-suara kritis yang mempertanyakan perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi ini bertujuan untuk mengkritisi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Para mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster dengan tulisan yang beragam, seperti “Indonesia Gawat Darurat,” “Evaluasi 1 Tahun Prabowo Gibran,” “Jayabaya Bersuara,” “Astacuta Gagal Benahi Kembali,” serta tuntutan untuk membebaskan rekan mereka dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan mencabut UU TNI.
Elemen yang Tergabung
Aksi ini melibatkan berbagai elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi, antara lain:
– UNPAM
– PTIQ
– Universitas Jayabaya
– Universitas Bung Karno
– Universitas Al-Hikmah
– FMN UI
– FPR UI
– GMNI FISIP UI
– UIN
– KASBI
– DEMA SE-INDONESIA
– GMNI
– PEMBARU INDONESIA
– BEM SI
– BEM UNSOED
– Banyumas Raya
– FAM UIN
Orasi-Orasi yang Disampaikan
Dalam orasinya, perwakilan dari Koalisi Mahasiswa Bersatu menyampaikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan selama satu tahun masa kerja Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti dua sektor fundamental pembangunan manusia, yaitu gizi dan pendidikan, yang dinilai menunjukkan tanda-tanda kritis tata kelola. Program unggulan MBG dan reformasi pendidikan yang dijanjikan pemerintah dinilai gagal.
Baca juga : Polda Metro Jaya Gandeng Ormas untuk Jaga Jakarta
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya menyoroti anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun yang belum memiliki transparansi publik. Mereka juga mengkritik perubahan kurikulum tanpa kesiapan, komersialisasi sekolah, serta nasib guru honorer yang belum sejahtera.
Para mahasiswa menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan bentuk permusuhan dengan pemerintah, melainkan tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa kekuasaan harus tunduk kepada rakyat. Mereka juga menyoroti kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai angka 100 juta rupiah per bulan, sementara rakyat dicekik dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Tuntutan yang Diajukan
Selain evaluasi, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Hapus hak istimewa dan potong gaji pejabat negara hingga setara upah buruh rata-rata untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
2. Potong anggaran lembaga dan kementerian yang tidak mensejahterakan rakyat untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
3. Naikkan upah buruh dan turunkan pajak untuk rakyat.
4. Naikkan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan, serta konglomerat.
5. Bebaskan rekan mereka tanpa syarat.
6. Tangkap, adili, dan penjarakan aparat pelanggar HAM.
7. Potong anggaran dan lucuti POLRI serta alat represif rezim Prabowo-Gibran.
8. Militer balik ke barak.
9. Sita seluruh harta koruptor dan konglomerat pengemplang pajak untuk pendidikan dan kesehatan gratis, subsidi rakyat, serta kesejahteraan buruh dan rakyat.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana para mahasiswa menilai bahwa masih banyak janji yang belum terealisasi dan kebijakan yang belum berpihak kepada rakyat.
Alasan Perubahan:
– Kalimat Pembuka yang Lebih Kuat: Kalimat pembuka yang baru lebih deskriptif dan menarik perhatian pembaca dengan menggambarkan suasana aksi unjuk rasa secara lebih hidup.
– Penggunaan Bahasa yang Lebih Dinamis: Pemilihan kata yang lebih dinamis dan kuat untuk menciptakan kesan yang lebih mendalam.
