Satusuaraexpress.co | Jakarta — Publik Tanah Air baru-baru ini dikejutkan oleh laporan investigasi dari RMOL.id yang mengungkap pengelolaan dana Danantara, sebuah lembaga investasi yang dibentuk dari kumpulan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alih-alih digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional sesuai mandat awalnya, sebagian besar dana tersebut justru dialihkan untuk pembelian obligasi di pasar modal.
Keputusan kontroversial ini semakin memicu perdebatan karena melibatkan sosok Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, yang juga dikenal sebagai keponakan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Lebih dari 15% dari total dividen BUMN yang mencapai angka fantastis Rp80 triliun telah dialokasikan untuk pembelian obligasi.
Meskipun obligasi secara teknis dianggap sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, muncul pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan dampak langsungnya terhadap kepentingan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi riil melalui proyek pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur baru, justru tertahan di pasar modal.
Baca juga : Sat Resnarkoba Polrestro Jaksel Ungkap Kasus Peredaran Narkoba, Ribuan Jiwa Terselamatkan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap langkah Danantara ini. Menurutnya, dana dividen BUMN seharusnya diprioritaskan untuk investasi di sektor riil, bukan untuk “bermain” di pasar modal. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk menggerakkan roda pembangunan, bukan sekadar “tidur” dan menunggu kupon bunga.
Pandu Patria Sjahrir membela diri dengan menyatakan bahwa langkah pembelian obligasi ini bersifat “sementara” dan bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan hingga akhir tahun 2025. Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Mengingat dana yang dikelola adalah uang negara, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak.
Baca juga : Dinyatakan Bersalah, Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara Denda Rp 1 Miliar
Jika Danantara terus dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan yang ketat, ada kekhawatiran bahwa lembaga ini akan bergeser dari fungsi utamanya sebagai motor penggerak pembangunan menjadi sekadar wadah investasi eksklusif bagi kelompok tertentu. Publik memiliki hak untuk mengawasi setiap rupiah yang dikelola oleh Danantara, karena dana tersebut berasal dari keringat dan jerih payah rakyat.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pengelolaan dana Danantara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru menjadi arena “permainan” yang menguntungkan segelintir pihak saja.
