Satusuaraexpress.co | Jakarta – Peringatan Hari Tani Nasional 2025 menjadi panggung bagi ratusan petani dan aktivis agraria yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk menyuarakan tuntutan mereka. Pada hari ini, Kamis (2/10/2025), mereka menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, menyoroti 24 masalah struktural agraria yang kian meresahkan dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan.
Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB, menagih janji-janji pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan konflik agraria yang tak berkesudahan. Dalam orasinya, juru bicara KPA menegaskan bahwa konflik ini telah memicu ketimpangan penguasaan tanah, penggusuran paksa, serta meningkatnya represi dari aparat keamanan.
Salah satu tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria di DPR. Mereka juga mendesak pembekuan Bank Tanah, yang dinilai sebagai instrumen baru untuk merampas tanah rakyat. “Kami menagih janji Pansus dan pembekuan Bank Tanah,” ujar perwakilan KPA. “Pemerintah dan DPR harus segera mengusut tuntas masalah-masalah ini.”
Sembilan Tuntutan KPA untuk Reforma Agraria Sejati
Selain mendesak pembentukan Pansus, KPA juga memaparkan 9 Tuntutan Perbaikan yang menjadi sorotan utama dalam aksi damai tersebut, di antaranya:
- Percepatan Reforma Agraria Sejati: Pemerintah dan DPR didesak untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dengan meredistribusi tanah kepada rakyat.
- Redistribusi Tanah Adil: Presiden diminta meredistribusi 1,76 juta hektar Lahan Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan 7,35 juta hektar tanah terlantar yang dikuasai korporasi.
- Penguatan Badan Reforma Agraria: Pembentukan badan pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Revisi UU Cipta Kerja: DPR dan Presiden didesak merevisi UU Cipta Kerja yang dinilai melegalkan perampasan tanah.
- Jaminan Hak Atas Tanah: Pemerintah harus menjamin hak kepemilikan tanah bagi perempuan, buruh, dan pemuda.
- Hentikan Represi: Presiden didesak menghentikan kekerasan dan represi aparat terhadap petani dan masyarakat adat.
- Moratorium Izin Konsesi: Menghentikan penerbitan izin yang memicu konflik agraria, seperti HGU dan izin tambang.
- APBN untuk Reforma Agraria: Memprioritaskan anggaran negara untuk mendukung program reforma agraria.
- Industrialisasi Perdesaan: Pemerintah harus membangun industrialisasi pertanian yang ramah lingkungan.
Aksi damai ini keamanan dengan tuntutan yang jelas, para peserta berharap pemerintah dan DPR dapat segera menanggapi keresahan jutaan rakyat yang bergantung pada sektor pertanian.
[]
