Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pemerintah akan membuka program magang bagi fresh graduate sebagai salah satu dari delapan stimulus ekonomi yang diberikan untuk masyarakat. Pada tahap pertama, program ini akan diberikan kepada 20 ribu penerima manfaat, dengan pemberian uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).
Hal tersebut diungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
“Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan,” ujarnya.
Baca juga : Ranperda Pendidikan DKI Jakarta Akomodir Dana Hibah Khusus Kesejahteraan Guru
Adapun alokasi yang dianggarkan senilai Rp 198 miliar, masing-masing pada 2025 dan 2026.
Salah satunya program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria maksimal fresh graduate 1 tahun.
“Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain. Itu di-link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri,” ujar Airlangga.
Baca juga : Menteri Keuangan Mulai Salurkan Dana Sebesar Rp200 Triliun ke Lima Bank Milik Negara
Sementara, skema pelaksanaan program akan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, dan sektor industri.
“Link-and-match kita atur pusat, tetapi kan perguruan tinggi di daerah diharapkan, (lulusannya) dipekerjakan dengan industri di daerah, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten,” jelas Airlangga.
Meski demikian, untuk lulusan dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Airlangga menyebut pemerintah pusat akan langsung turun tangan mengoordinasi penempatan mereka.
Baca juga : Bertemu Dubes Australia, Wamen Christina Gali Informasi Peluang Penempatan Pekerja Migran
“Di daerah 3T, kita harus pindahkan mereka sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia,” imbuhnya.
Sementara itu, bagi lulusan perguruan tinggi yang telah lulus lebih dari satu tahun dan belum terserap pasar kerja, pemerintah menyiapkan jalur pelatihan lain di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Mereka (Kemenaker) membuat program peningkatan produktivitas, antara lain dengan melakukan re-training, dan re-skilling. Jadi, itu jalur yang sesuai dengan program di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Airlangga.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Kemenaker akan langsung menindaklanjuti kebijakan tersebut dan menentukan regulasi serta mekanisme yang dibutuhkan.
