Anies Baswedan Tetapkan UMP DKI Naik Jadi Rp 4,416 Juta

UMP hulondalo.id
Ilustrasi./Net

Satusuaraexpress.co – Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Jakarta memberikan dampak yang cukup besar bagi semua sektor. Hal itu tentu saja sangat memengaruhi perekonomian di ibu kota. Karena itu, untuk menetapkan UMP DKI 2021, Gubernur DKI Anies Baswedan mempertimbangkan kondisi tersebut. Yakni, menetapkan UMP DKI 2021 menjadi Rp 4.416.186,548 atau naik 3,27 persen.

Penetapan UMP DKI 2021 menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19, dalam penetapan UMP DKI 2021 melalui Peraturan Gubernur DKI Nomor 103 Tahun 2020, Anies mempersilakan usaha yang terdampak mengajukan permohonan.

Yakni, pada pasal 2 untuk usaha yang ingin mengajukan penangguhan dan pasal 3 untuk pengusaha yang terdampak Covid-19 dengan pengajuan permohonan agar pegawainya diberi UMP 2021 sama dengan UMP 2020. Yakni, Rp 4.276.349 atau tidak naik.

Menurut Anies, keputusan tersebut merupakan yang paling adil untuk pengusaha dan pekerja di Jakarta. ’’Dengan kebijakan asimetris ini, kami mengakomodasi keduanya. Bagi usaha yang tumbuh, pekerjanya ikut merasakan manfaat. Bagi yang mengalami kontraksi, beban itu ditanggung bersama,’’ ujarnya.

Anies mengakui, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi dunia usaha. Yakni, ada yang tumbuh lebih pesat atau stabil. Ada juga yang menurun sangat pesat. Dia memisalkan usaha masker. Saat pandemi, lanjut dia, produsen masker tumbuh cukup besar.

’’Tetapi, lain halnya dengan jasa hotel yang mendadak (jumlah) penghuninya menurun. Karena itu, kebijakan UMP DKI 2021 seperti ini (asimetris, Red). Itu dengan mempertimbangkan kondisi ini,’’ tambahnya.

Untuk usaha terdampak Covid-19 yang ingin UMP karyawannya sama dengan tahun ini, Anies menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI akan menyusun kriterianya.

’’Kriteria persyaratannya akan disusun melalui keputusan kepala disnakertransgi. Intinya, bagi usaha yang mengalami penurunan karena pandemi Covid-19 secara ekonomi, UMP-nya tetap. Usaha yang tidak terdampak harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015,’’ terangnya.

Setelah diajukan, Disnakertrans DKI akan memberikan keputusan bahwa usaha itu memang terdampak atau tidak. ’’Cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Kan praktis. Intinya, Jakarta ingin adil. Jika UMP tidak dinaikkan, usaha yang tumbuh berkembang di tengah pandemi manfaatnya tidak dirasakan buruh,’’ tutupnya. (CR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *