Satusuaraexpres | Jakarta – Harapan ribuan korban kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya untuk mendapatkan kembali dana mereka mulai menemui titik terang. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) mulai menyalurkan dana pemulihan kerugian sebesar Rp229,42 miliar kepada 3.317 korban yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan melalui proses verifikasi.
Penyaluran tahap pertama tersebut dilaksanakan di Kantor BPA Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Kepala BPA Kejaksaan RI, Patris Yusrian Jaya, menyerahkan dana secara simbolis kepada perwakilan korban, Wan Teddy Adrian.
Meski menjadi langkah penting dalam upaya mengembalikan hak para korban, dana yang disalurkan masih jauh dari total kerugian yang tercatat mencapai Rp8,06 triliun. Selisih yang sangat besar ini menjadi gambaran bahwa perjuangan para korban untuk mendapatkan kembali dana mereka belum berakhir.
Baru Rp229 Miliar, Kerugian Korban Tembus Rp8,06 Triliun
Berdasarkan data yang telah diverifikasi, total kerugian 3.317 korban mencapai Rp8.062.592.702.119. Sementara itu, dana yang tersedia untuk pembayaran tahap pertama baru sebesar Rp229.428.515.741.
Dengan demikian, dana tahap pertama tersebut hanya setara sekitar 2,85 persen dari total kerugian yang tercatat. Artinya, pemulihan hak para korban masih membutuhkan upaya lanjutan yang serius, terutama melalui penelusuran dan pemulihan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bagi para korban, pencairan ini tentu menjadi angin segar setelah melalui proses panjang. Namun, besarnya selisih antara nilai kerugian dan dana yang tersedia juga menyisakan pekerjaan besar bagi aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan pengembalian aset.
Kejaksaan Berkomitmen Lanjutkan Pemulihan Aset
Kepala BPA Kejaksaan RI, Patris Yusrian Jaya, menjelaskan bahwa penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses pemulihan hak korban telah berjalan sejak penanganan perkara KSP Indosurya pada 2022.
Menurut Patris, penyaluran ini merupakan perkembangan penting setelah para korban menanti cukup lama untuk memperoleh kembali hak mereka.
“Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sejak 2022, hari ini keinginan dan hak para korban KSP Indosurya mulai dapat kami wujudkan, meskipun nilainya masih jauh dari total kerugian yang dialami,” ujar Patris.
Ia menerangkan, dana yang disalurkan bersumber dari aset yang berhasil disita dan dipulihkan, termasuk uang dalam mata uang rupiah dan valuta asing, serta hasil penjualan atau pelelangan aset yang ditelusuri dari terpidana Henry Surya.
Kejaksaan memastikan upaya penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pelelangan aset terkait perkara tersebut akan terus dilakukan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk mengembalikan kerugian para korban.
“Kami berharap setelah tahap pertama ini akan ada tahap kedua dan tahapan berikutnya. Dengan demikian, kerugian yang dialami para korban diharapkan dapat terus diminimalkan melalui pemulihan aset,” katanya.
Kejaksaan juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan aset yang diduga berkaitan dengan perkara KSP Indosurya agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Kajari Jakarta Barat: Pembayaran Berdasarkan Putusan Inkrah
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Arief Indra Kusuma Adhi, menjelaskan bahwa pembayaran tahap pertama berlandaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 atas nama terpidana Henry Surya.
Kedua putusan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pengembalian dana kepada para korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Arief memaparkan, proses pendaftaran calon penerima ganti rugi dibuka pada 28 Juli hingga 26 Agustus 2025. Masa pendaftaran kemudian diperpanjang selama 30 hari, sampai 25 September 2025, melalui pengumuman terbuka di situs resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
Setelah melalui tahapan verifikasi data dan penghitungan kerugian, sebanyak 3.317 korban ditetapkan sebagai penerima berdasarkan keputusan LPSK.
Sebelum disalurkan, dana pembayaran tahap pertama ditempatkan dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk selanjutnya dibayarkan kepada para korban yang berhak.
Pemulihan Belum Tuntas, Korban Menanti Tahap Berikutnya
Penyaluran Rp229,42 miliar menjadi bukti bahwa proses pemulihan kerugian korban KSP Indosurya mulai berjalan. Namun, jika dibandingkan dengan total kerugian lebih dari Rp8 triliun, pencairan tahap pertama ini masih merupakan bagian kecil dari keseluruhan hak yang harus dipulihkan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Kejaksaan dalam menemukan dan memulihkan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut, sekaligus membuka peluang pembayaran pada tahap berikutnya.
Bagi ribuan korban, pencairan ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan harapan untuk memperoleh kembali hak yang telah lama dinantikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan upaya pemulihan aset terus berjalan secara optimal, sehingga semakin banyak kerugian korban yang dapat dikembalikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Publik pun menanti konsistensi penegakan hukum dan keberlanjutan pemulihan aset agar proses pengembalian dana tidak berhenti pada tahap pertama.
