Satusuaraexpres.co | Jakarta – Nama Noor Rachmad kembali menjadi sorotan seiring munculnya pembahasan mengenai rekam jejak dan pengalaman penanganan perkara yang pernah melibatkan dirinya di lingkungan Kejaksaan.
Sejumlah pemberitaan lama mencatat nama Noor Rachmad dalam penanganan beberapa perkara yang cukup mendapat perhatian publik. Salah satunya adalah perkara Ahmad Dhani terkait kasus ujaran “idiot” di Surabaya. Dalam perkara tersebut, Nurrahman tercatat sebagai bagian dari tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.
Selain itu, nama Noor Rachmat juga muncul dalam pemberitaan terkait penanganan perkara Firza Husein. Saat itu, Kejaksaan melakukan proses penelitian dan ekspose perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut. Nama Nurrahman disebut dalam kapasitasnya di lingkungan Kejaksaan Agung dalam proses pengawasan dan penanganan perkara.
Ada pula pemberitaan mengenai perkara Zaenal Ma’arif, terkait perkara pencemaran nama baik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, keterkaitan nama Nurrahmat dalam perkara tersebut dengan Nurrahman yang kini menjadi sorotan perlu diverifikasi lebih lanjut karena terdapat perbedaan penulisan nama dan belum terdapat sumber kuat yang memastikan keduanya merupakan orang yang sama.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan karier seorang pejabat penegak hukum perlu dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan jabatan terakhir yang pernah diemban.
Apalagi apabila nama Noor Rachmad kembali masuk dalam bursa kandidat untuk posisi strategis di Kejaksaan Agung, publik tentu berhak mengetahui secara transparan rekam jejak perkara, posisi yang pernah dijalankan, keputusan yang diambil, serta catatan maupun kontroversi yang pernah muncul selama perjalanan kariernya.
Namun demikian, keterlibatan seorang jaksa dalam suatu perkara tidak otomatis berarti yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Setiap perkara harus dilihat berdasarkan kapasitas, kewenangan, dan peran konkret yang dijalankan pada saat perkara tersebut ditangani.
Karena itu, apabila rekam jejak Noor Rachmad kembali menjadi pertimbangan dalam proses pengisian jabatan strategis di Kejaksaan Agung, verifikasi terhadap seluruh riwayat penanganan perkara menjadi penting agar penilaian publik tidak dibangun berdasarkan informasi yang keliru atau tidak terkonfirmasi.
Publik menunggu transparansi: apakah seluruh rekam jejak tersebut telah diperiksa secara menyeluruh sebelum nama Noor Rachmad di pertimbangkan untuk posisi strategis di tubuh Kejaksaan?
