Satusuaraexpress.co | Jakarta — Suasana penuh kekecewaan melanda kawasan bekas Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Ratusan pedagang yang menjadi korban kebakaran besar sejak Juli 2025 menyuarakan kemarahan dan rasa dipermainkan, setelah rencana pembangunan pasar rakyat yang dijanjikan berubah drastis menjadi rencana pembangunan taman difabel. Para pedagang merasa janji yang disampaikan pemerintah telah dikhianati, dan kejelasan nasib tempat usaha mereka tak kunjung tiba.
Kekecewaan itu bermula dari janji yang disampaikan pemerintah daerah pascakebakaran. Kala itu, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan komitmen agar Pasar Taman Puring dibangun kembali sebagai pasar rakyat, dengan sistem pengelolaan berupa koperasi melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), sehingga para pedagang dapat kembali beraktivitas dengan layak. Percaya pada komitmen tersebut, para pedagang menyambut baik rencana itu dan menanti kepastian dengan sabar.
Namun kenyataan berjalan lain dari yang dijanjikan. Pada pertemuan yang digelar Senin (18/5/2026), pihak pemerintah daerah meminta para pedagang membongkar lapak dan tenda secara sukarela dengan alasan agar proses penataan kawasan dan pembangunan tidak terhambat. Karena masih percaya pada janji yang disampaikan sebelumnya, para pedagang akhirnya sepakat membongkar tempat usaha mereka sendiri tanpa perlawanan.
Baru sehari setelah pembongkaran dilakukan, para pedagang dikejutkan dengan munculnya pemberitaan yang menyebutkan lahan bekas pasar tersebut justru akan dialihfungsikan menjadi taman difabel. Informasi itu datang tanpa penjelasan resmi maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pedagang, memicu kemarahan yang meluap-luap.
Baca juga : Pedagang Taman Puring Tagih Janji, Pemko Jaksel Disebut Tak Peduli pada Rakyat Kecil
“Kami merasa dibohongi. Awalnya masyarakat dijanjikan lokasi ini akan dibangun kembali untuk pedagang dengan dibuka sistem koperasi melalui BPAD. Karena itulah kami mau membongkar lapak secara sukarela. Tapi sekarang malah muncul berita bahwa lokasi ini akan dijadikan taman difabel,” ujar salah satu perwakilan pedagang di lokasi dengan nada kecewa.
Sejak kebakaran melanda hampir sembilan bulan sebelumnya, lebih dari 500 pedagang kehilangan mata pencaharian dan menanggung kerugian yang sangat besar. Selama itu pula, mereka belum memperoleh solusi nyata, kepastian relokasi, maupun kejelasan pasti nasib tempat usaha mereka. Sebagian besar keluarga pedagang menggantungkan hidup dari kawasan itu, dan ketidakpastian yang terus berlarut-larut semakin memperberat beban kehidupan mereka.
Tak tahan lagi menanggung ketidakpastian dan merasa janji pemerintah dipungkiri begitu saja, pada malam hari Selasa, 19 Mei 2026, para pedagang kembali mendirikan tenda perjuangan di lokasi bekas pasar. Tenda itu menjadi simbol protes sekaligus tanda bahwa mereka tetap mempertahankan hak untuk mendapatkan kepastian tempat usaha yang pernah dijanjikan.
Baca juga : Walikota Jakarta Selatan Diminta Pedagang Taman Puring Turun dengan Keluhan Nasib Mereka
Merespons situasi tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai pemerintah telah gagal memberikan kepastian dan perlindungan kepada rakyat kecil yang menjadi korban musibah.
“Pedagang ini adalah korban kebakaran dan sudah terlalu lama menunggu kepastian. Seharusnya pemerintah hadir membantu mereka bangkit, bukan malah membuat kebijakan yang berubah-ubah hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas Ali.
Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta turun langsung ke lokasi, menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan penjelasan secara terbuka terkait status lahan serta rencana pembangunan kawasan Pasar Taman Puring ke depan.
“Kalau memang sebelumnya dijanjikan akan dibangun kembali untuk masyarakat dengan sistem sewa melalui BPAD, maka janji itu harus ditepati. Jangan sampai rakyat kecil merasa dipermainkan oleh pemerintah sendiri,” tambahnya dengan tegas.
Hingga kini, para pedagang masih bertahan di sekitar lokasi bekas Pasar Taman Puring. Mereka berdiri menanti kepastian resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berharap suara dan hak mereka tidak sekadar diabaikan begitu saja di tengah perubahan rencana yang tak terduga.
