Satusuaraexpress.co | Baghdad — Di tengah upaya membangun kembali kepercayaan publik dan memulihkan tatanan negara, Pemerintah Irak di bawah pimpinan Perdana Menteri baru Ali al-Zaidi melancarkan langkah berani dan bersejarah.
Pada dini hari Minggu, terungkap bahwa sebanyak 47 pejabat telah ditangkap dalam sebuah operasi anti-korupsi berskala luas yang dipantau ketat dan dipublikasikan secara resmi oleh Kantor Berita Irak (INA). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa era baru penegakan hukum tengah dimulai di negara yang telah puluhan tahun bergelut dengan wabah korupsi.
INA mengutip penjelasan dari pejabat senior setempat, menyatakan bahwa para tersangka ditahan atas tuduhan terlibat dalam jaringan korupsi yang merugikan keuangan negara. Mereka bukan sekadar pejabat biasa: jajaran yang ditangkap mencakup anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat aktif maupun mantan pejabat, serta tokoh penting dari Kementerian Perminyakan, salah satu sektor paling strategis dan bernilai tinggi bagi perekonomian Irak. Tak hanya itu, lingkaran penangkapan juga meluas mencakup pengusaha yang diduga terlibat dalam aliran keuangan gelap.
Komisi Integritas Irak menjelaskan bahwa operasi ini bukanlah tindakan mendadak. Persiapannya dilakukan melalui pemantauan yang cermat, sistematis, dan berkelanjutan. Dimulai sejak malam Sabtu dan berlangsung hingga menjelang pagi hari Minggu, penindakan digelar secara serentak di pusat kekuasaan Baghdad hingga menjangkau wilayah-wilayah lain di seluruh penjuru negeri.
Momen yang paling mencolok terjadi ketika pasukan keamanan memasuki Zona Hijau kawasan yang sangat dijaga ketat, dikelilingi benteng pertahanan, dan menjadi pusat kedudukan kementerian, kantor pemerintahan, serta hunian mewah para elit negara.
Stasiun televisi Rudaw melaporkan bahwa suasana kawasan eksklusif itu berubah drastis, diperkuat pula rekaman video yang beredar luas di saluran komunikasi lokal: terlihat kendaraan lapis baja berat berpatroli, pasukan bergerak terkoordinasi memasuki kompleks pemerintahan, hingga melakukan pemeriksaan di dalam kediaman pribadi.
Ali al-Zaidi sendiri adalah sosok yang menimbulkan harapan sekaligus pertanyaan. Sebelum dipilih memegang tampuk kepemimpinan pada April lalu melalui kesepakatan Kerangka Kerja Koordinasi, ia dikenal sebagai pengusaha sukses namun minim pengalaman di kancah politik.
Salah satu tugas paling berat dan mendesak yang dibebankan kepadanya adalah memberantas korupsi, masalah kronis yang telah menggerogoti sendi-sendi negara selama beberapa dekade. Janji serupa sebenarnya pernah dilontarkan oleh para pemimpin sebelumnya, namun nyatanya jarang membuahkan hasil nyata.
Baca juga : Perekonomian Global Diprakirakan Tumbuh Lebih Tinggi dari Proyeksi Sebelumnya
Hal ini tergambar jelas dalam catatan internasional: lembaga Transparency International secara konsisten menempatkan Irak di jajaran negara paling korup di dunia, mendudukkannya pada posisi ke-136 dari 182 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru.
Namun di balik sorotan publik, operasi ini juga mengandung lapisan dinamika politik dan pengaruh kekuatan regional serta internasional. Seorang diplomat yang berbicara kepada kantor berita AFP pada Senin (29/6/2026) menyatakan bahwa langkah ini juga merupakan persiapan menyambut rencana kunjungan ke Washington upaya nyata untuk menunjukkan keseriusan al-Zaidi memenuhi janji reformasinya.
Kejadian ini pun bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menawarkan kerja sama mendalam di berbagai sektor antara Teheran dan Baghdad.
Baca juga : Meriahkan 5 Abad Jakarta, Turnamen Mini Soccer Piala Walikota Jakarta Barat Siap Digelar
Kondisi ini kembali menegaskan posisi geografis dan politik Irak yang unik: ia telah lama berada di persimpangan dua pengaruh besar yang bersaing, yaitu Iran tetangganya dan sekutu tradisionalnya, Amerika Serikat.
Seorang pejabat keamanan mengungkapkan kepada AFP bahwa operasi ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar pemberantasan korupsi semata. Ia menyebutkan bahwa sasaran juga mencakup upaya melawan faksi-faksi yang diduga mendanai kegiatan gelap serta terlibat dalam penyelundupan dolar dan minyak, kelompok bersenjata pendukung Iran yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa tekanan dari pihak Amerika Serikat menjadi salah satu pendorong utama, dan menegaskan: “Apa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan.”
Konteks ini kian terasa menyusul ketegangan di Timur Tengah belakangan ini. Kelompok bersenjata pro-Iran sempat terlibat dalam pertempuran, menyerang fasilitas militer dan kepentingan diplomatik Amerika Serikat di Irak serta menargetkan wilayah Teluk. Namun baru-baru ini, muncul pula tanda-tanda pelunakan sikap, di mana setidaknya dua kelompok bersenjata menyatakan kesediaan untuk menyerahkan senjata mereka ke tangan negara.
Bagi al-Zaidi, langkah ini adalah taruhan besar. Ia naik takhta setelah Amerika Serikat memveto kandidat lain yang dianggap kurang mendukung stabilitas. Keberhasilannya melaksanakan reformasi ini diharapkan mampu membuka pintu bagi masuknya investasi dari Amerika Serikat, sesuatu yang sangat dibutuhkan Irak untuk menyembuhkan luka ekonominya, terlebih lagi ketika pendapatan negara sempat merosot tajam akibat terhentinya ekspor minyak selama periode ketegangan regional.
Saat ini, seluruh mata tertuju pada Baghdad. Penangkapan 47 pejabat ini menjadi titik balik yang dinanti: apakah ini benar-benar awal dari pemulihan martabat dan kemajuan Irak, atau sekadar babak baru dalam panggung persaingan kekuasaan yang panjang? Waktu dan konsistensi langkah selanjutnya akan menjadi jawabannya.
