Satusuaraexpress.co | Jakarta — Sempat batal, massa aksi yang tergabung dalam Pemerhati Transparansi dan Kebijakan Publik (PTKP) akan menggelar unjuk rasa pada Rabu (8/10/2025).
Sebelumnya, massa aksi yang tergabung dalam PTKP akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10/2025) siang. Namun, aksi unjuk rasa tersebut gagal dengan suatu alasan.
Saat dikonfirmasi, Daud selaku Kordinator Lapangan mengatakan aksi unjuk rasa gagal karena dirinya ada agenda di kampus. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan penjadwalan ulang untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Baca juga : Nekat Bertanya Soal MBG, Kartu Identitas Liputan Istana Milik Reporter CNN Dicabut
“Tadi saya ada agenda di kampus, dan rencananya hari Rabu baru di lanjutkan, ” jawabnya singkat.
Adapun tuntutan massa aksi sebagai berikut :
1. Transparansi Kepemilikan Saham.
Mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait membuka secara transparan struktur kepemilikan PT Position, termasuk dugaan keterlibatan anak Kapolri dalam jajaran pemegang saham atau pemilik manfaat (beneficial owner).
2. Independensi Penegakan Hukum.
Menuntut agar proses hukum terhadap PT Position tidak diintervensi oleh institusi kepolisian atau pihak mana pun yang memiliki konflik kepentingan.
3. Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan.
Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan investigasi independen terkait dugaan perlindungan hukum yang diberikan kepada PT Position karena adanya hubungan keluarga dengan pejabat tinggi kepolisian.
4. Akuntabilitas Publik.
Menuntut Kapolri memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dugaan keterlibatan anaknya dalam struktur kepemilikan PT Position, demi menjaga integritas institusi kepolisian.
5. Perlindungan terhadap Whistleblower & Aktivis.
Meminta jaminan perlindungan hukum terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang menyuarakan kritik dan mengungkap dugaan keterlibatan keluarga pejabat dalam bisnis PT Position.
