Satusuaraexpress.co | Bekasi – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.
Hal dukungan Try Sutrisno pada pencopotan Gibran langsung menarik perhatian analis politik dan militer, Selamat Ginting. Dalam hal ini, Selamat itu menjelaskan, Try Sutrisno menyatakan hal keprihatinannya atas posisi Gibran sebagai wapres. Hal ini terungkap dalam momen silaturahmi Lebaran pada 9 April 2025 di kediaman Try Sutrisno.
Baca juga : BPJPH Kecolongan, 7 Produk Bersertifikasi Halal Mengandung Babi, DPR RI Prihatinp
“Saya terkejut saat beliau mengatakan bahwa dirinya tidak habis pikir Gibran bisa menjadi Wakil Presiden. Menurutnya, ini adalah bentuk pemaksaan politik dari Presiden Jokowi,” ujar Selamat dalam kanal YouTube Hersubeno Point dikutip Ahad (20/4/2025).
Try juga menyinggung bahwa proses terpilihnya Prabowo sebagai presiden tidak bermasalah, namun penunjukan Gibran sebagai pendampingnya menimbulkan tanda tanya besar dari perspektif etika dan kenegarawanan. Forum Purnawirawan TNI juga menuntut pengembalian konstitusi Indonesia ke bentuk aslinya, UUD 1945 tanpa amandemen.
Baca juga : Sukmawati: Kartini Zaman Kini yang Menggerakkan Bisnis dan Pemberdayaan Perempuan
Try Sutrisno dikenal sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan hal ini sejak reformasi 1999–2002. “Kalau UUD diganti, menurut beliau, itu sama saja dengan meniadakan negara,” ungkap Selamat.
Try bahkan menegaskan bahwa ia telah menyampaikan pandangan ini sebagai wasiat untuk Prabowo sebelum tutup usia.
Try Sutrisno turut menyoroti peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menurutnya masih belum optimal dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Meski demikian, dia mengapresiasi keberadaan lembaga tersebut sebagai langkah awal menjaga jati diri bangsa.
“Nilai-nilai Pancasila saat ini nyaris terabaikan. Era reformasi seakan mengesampingkannya,” kata Try sebagaimana disampaikan Selamat.
Menurutnya, banyak purnawirawan TNI yang mendukung tuntutan ini, meskipun dengan tingkat keberanian yang berbeda-beda.
Namun semangat utamanya adalah sama: menyelamatkan bangsa dari kekacauan arah politik dan ketatanegaraan. Delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI mencerminkan kekhawatiran serius atas kondisi demokrasi dan konstitusi saat ini, serta seruan kuat agar Presiden Prabowo mengambil langkah berani memperbaiki tatanan.
