Jakarta, Satusuaraexpress.co – Sempat menyatakan sikap terkait penerimaan IUP dari Pemerintah, kini Pimpinan Pusat Muhammadiyah justru mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP).
Dalam pernyataan sikap yang sebelumnya disampaikan terkait penerimaan IUP, PP Muhammadiyah melalui sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah bahkan membuat petisi di platform change.org dan ditandatangani oleh ribuan orang.
Alih-alih tidak ingin dinilai pimplan, pihak Muhammadiyah menyebut penerimaan izin usaha pertambangan tersebut diputuskan melalui rapat Pleno.
“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, melansir Tempo, Rabu malam, 24 Juli 2024.
Meskipun begitu, pada dasarnya IUP ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah RI untuk organisasi masyarakat Islam yang dahulu membantu perjuangan kemerdekaan Republim Indonesia dari negara Kolonial.
Muhammadiyah telah menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024, untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan tersebut, termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. Keputusan Muhammadiyah menerima IUP terungkap setelah dihubungi Tempo pada Rabu malam kemarin.
Muhammadiyah akhirnya memutuskan mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP).
Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, kata diia, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan.
“Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucapnya.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu.
