satusuaraexpress.co – pemerintah telah berupaya memutus rantai penularan virus covid dengan menerapkan PSBB Jawa Bali pasca libur natal dan tahun baru, yang dimana di kenal dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang direncanakan pada 11-25 Juli 2021 itu, pemerintah pusat menyerahkannya ke pemerintah daerah masing-masing. Meskipun demikian, pemerintah pusat pun memberikan rambu-rambu, serta dorongan yang harus diselenggarakan daerah.
Salah satunya adalah mengaktifkan kembali posko-posko penegakan protokol kesehatan. Selain itu, juga anggaran baik untuk konsumsi maupun transportasi petugas penegak protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Kami bersama Kemendagri sudah berkoordinasi, serta mengundang bupati dan gubernur untuk kembali mengaktifkan Posko di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka menegakkan Prokes,” kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube BNPB, Kamis (7/1).
Doni menilai pembuatan posko sangat penting untuk dijalani para kepala daerah di tengah pandemi virus corona. Posko itu terdiri dari berbagai macam elemen pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mendukung tegaknya protokol kesehatan di tengah masyarakat. Baik dari pihak aparatur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri dan lainnya.
Doni juga meminta masyarakat yang melanggar protokol kesehatan perlu untuk diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu oleh pihak berwenang
“Dan kita harapkan adanya ketegasan-ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk atur itu semua,” kata dia.
Tak hanya itu, Doni pun mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta kepada kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran pemenuhan keperluan posko tersebut. Mulai dari anggaran makanan kecil hingga anggaran transportasi sudah harus disiapkan oleh para kepala daerah.
“Penting misalnya biaya untuk makanan kecil atau transportasi, untuk patroli ada kan BBM-nya, bahkan kalau perlu RT, RW. Dan kami berikan apresiasi kepada Ketua RT dan RW berinisiatif dari awal kasus terjadi bisa terus menjaga masyarakat sekitarnya,” kata Doni yang juga Kepala BNPB tersebut. (*)
