Satusuaraexpress.co – Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2021 di Kabupaten Cianjur masih menjadi polemik. Belasan ribu massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur (ABC) itu melakukan longmarch dari kawasan Sukaluyu menuju Pendopo Kabupaten Cianjur, Rabu (25/11/2020).
Akibatnya, arus kendaraan di ruas Jalan Raya Cianjur-Bandung hingga ke dalam kota Cianjur mengalami kemacetan panjang.
Perwakilan pimpinan ABC, Hendra Malik mengungkapkan rencananya para buruu akan melakukan aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut, mulai Rabu (25/11) – Jumat (27/11).
“Sebanyak 17 ribu massa buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Cianjur hari ini turun ke jalan. Kami menuntut kenaikan UMK Cianjur 2021,” kata Hendra, kepada wartawan, Rabu (25/11).
Baca juga : UMK Tangerang Naik 1,5 Persen, Buruh Ancam Unjuk Rasa
Hendra menyebut, ada sejumlah lokasi aksi yang akan didatangi massa itu, di antaranya Pendopo Kabupaten Cianjur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Kantor Gubernur Jawa Barat, dan Disnakertrans Jawa Barat.
“Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 membuat buruh di Kabupaten Cianjur kecewa karena UMK Cianjur 2021 tidak mengalami kenaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Humas PT Pou Yuen Indonesia, Yudi menjelaskan, status hari ini karyawan diliburkan sehingga para buruh berangkat tidak dari pabrik. “Karyawan memang diliburkan hari ini,” kata Yudi.
Yudi mengaku memberikan libur untuk satu hari. “Sebelumnya saya dengar akan ada aksi tiga hari berturut-turut. Kami hanya memberi libur satu hari,” ujar dia.
Baca juga : Depeko Sepakati UMK Bekasi Naik 4,22 Persen, Apindo Ngotot UMK Tidak Naik
Baca juga : Terkait UMK, Disnaker Depok Pertimbangkan Mekanisme DKI
Disisi lain, Pjs Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat mengatakan tidak naiknya UMK Cianjur 2021 didasarkan pada berbagai pertimbangan. Diantaranya ialah kondisi ekonomi nasional dan kemampuan perusahaan di Cianjur.
“Kami upayakan agar perusahaan bisa tetap bertahan di tengah pandemi, sehingga buruh masih bisa bekerja. Bahkan kalau bisa ada serapan tenaga kerja” kata dia.
Terkait aksi unjuk rasa ribuan buruh, Dudi mengatakan gugus tugas tidak memberikan izin, karena dapat menimbulkan kerumunan. “Kalau terkait izin, tentu tidak kami keluarkan. Situasinya tengah pandemi,” pungkasnya. (CR)
