Satusuaraexpress.co | Jakarta — Pantauan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan situasi awal yang tenang. Pintu depan maupun pintu belakang gedung belum terlihat kehadiran rombongan massa aksi. Namun, tidak lama kemudian, terlihat sekelompok orang yang datang sebagai perwakilan Majelis Perlawanan Rakyat Kota Palopo di bawah pimpinan Irsan.
Rombongan ini tiba dengan membawa kendaraan bernomor polisi D-8560-TO dan sejumlah spanduk berisi tulisan tuntutan. Sesampainya di lokasi, mereka langsung menggelar orasi untuk menyampaikan aspirasi dan dugaan yang mereka angkat terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa situasi di Palopo saat ini dihadapkan pada pemerintahan yang dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Mereka juga menuduh terjadinya praktik nepotisme yang dilakukan oleh Walikota Palopo di lingkungan instansi pemerintahan daerah.
Melalui aksi ini, mereka meminta Kemendagri untuk mendorong dilakukannya penelusuran menyeluruh terhadap berbagai aktivitas yang berlangsung di lingkungan pemerintahan Kota Palopo.
Selain itu, mereka juga menyampaikan harapan agar dapat diterima langsung oleh pihak Kemendagri untuk menyampaikan dan mendiskusikan tuntutan yang mereka bawa, mengingat mereka datang jauh-jauh dari Palopo demi menyampaikan aspirasi tersebut.
Adapun tiga pokok tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini meliputi:
1. Dugaan terjadinya nepotisme dalam proses seleksi Direktur Utama Perumda PDAM Tirta Mangkalu;
2. Dugaan adanya praktik gratifikasi serta penyalahgunaan anggaran belanja rumah tangga dan rumah jabatan;
3. Dugaan praktik monopoli dalam pengerjaan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.
Sampai dengan berakhirnya pantauan awal, massa terus menyampaikan orasi dengan tertib sambil menunggu tanggapan dari pihak Kemendagri terkait permintaan pertemuan dan penindaklanjutan atas laporan dugaan yang mereka sampaikan.
