Satusuaraexpress.co | Jawa Tengah — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Kabupaten Pati tempatnya menjabat. Penjelasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Budi Prasetyo, pemilihan lokasi pemeriksaan di Kudus merupakan bagian dari teknis strategi yang ditetapkan oleh tim KPK di lapangan. Ketika ditanya apakah langkah tersebut terkait dengan desakan warga Pati kepada Bupati Sudewo, juru bicara hanya menyatakan bahwa pemilihan tempat dilakukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan secara efektif.
“Tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan, supaya pemeriksaan juga bisa berjalan atau berlangsung secara efektif, karena memang pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan itu ada beberapa,” jelasnya.
Mengenai lokasi penangkapan Sudewo apakah terjadi di Pati atau Kudus, Budi Prasetyo menyatakan bahwa detail serta kronologi penangkapan akan diumumkan dalam konferensi pers yang akan diselenggarakan kemudian hari.
Baca juga : KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo, Pemeriksaan Intensif Berlangsung di Polres Kudus
Saat ini, Bupati Pati Sudewo bersama tujuh orang lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh lembaga antirasuah.
OTT terhadap Bupati Pati merupakan yang ketiga yang dilakukan KPK pada tahun 2026. Sebelumnya, pada 9-10 Januari 2026, KPK melakukan OTT pertama yang menangkapkan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.
Kemudian pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT kedua dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi beserta 14 orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun. Pada tanggal yang sama juga dilakukan OTT ketiga di Kabupaten Pati, yang menargetkan Bupati Sudewo terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.
