Satusuaraexpress.co | Jakarta – Sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia mengadu ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dugaan ekploitasi yang mereka alami.
Dalam audiensi tersebut, mantan pemain menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.
Salah satu korban yang datang, mengaku sering mendapat perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.
Baca juga : Bertemu Menteri HAM, BNN Bahas Isu Legislasi Ganja hingga Kratom
“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, salah satu korban di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (16/4).
“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.
Baca juga : Jakpro dan Warga Eks Kampung Bayam Terus Jalin Komunikasi Aktif Bahas Kesiapan Hunian Kampung Susun Bayam
Di sisi lain, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu dan menegaskan pihaknya tidak memiliki keterkaitan dengan eks pemain sirkus.
“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut,” bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia, Rabu (16/4/2025).
Menyikapi pernyataan tersebut, Wakil Menteri Mugiyanto mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak Taman Safari Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).
Baca juga : Ganja Seberat 5 Kilogram Gagal Beredar di Jakarta Timur
“Kami akan mengundang pihak Taman Safari Indonesia terkait laporan para korban ini, dan juga terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM,” kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto.
Mugiyanto menambahkan, langkah ini akan dilakukan secepat mungkin. Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Komnas HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Sementara itu, pendamping korban, Muhammad Soleh, meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta lintas kementerian untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Ia menilai semua pihak harus bersatu dalam mengungkap kebenaran.
