Satusuaraexpress.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyatakan perlu adanya perbaikan sistem politik dan pilkada. Mengingat banyaknya kepala daerah yang kerap tersandung kasus korupsi.
Firli juga mengungkapkan, pemberantasan korupsi perlu pendekatan pendidikan masyarakat dan pencegahan. Diantaranya, pendekatan pendidikan masyarakat jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi.
Kemudian, pendidikan terhadap penyelenggara negara dan partai politik. Ketiga, pendidikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD.
“Sektor nomor dua dan tiga ini merupakan sektor yang menjadi sasaran karena mereka inilah yang sering terlibat perkara korupsi. Pihak swasta (usahawan) adalah terbanyak kedua setelah penyelenggara negara,” ungkapnya.(*)
