Penulis: Marwan Sidik Permana | Editor: Ghugus Santri
Jakarta, Satusuaraexpress.co – Pengamat ekonomi, Rizal Ramli menyoroti perihal Anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terhitung sejak tahun 2014 hingga 2020 tercatat ada 133 paket pengadaan yang totalnya mencapai Rp 1,29 triliun. Di mana di dalamnya ada anggaran untuk media sosial, influencer, kampanye online, hingga konsultan komunikasi.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 – 5,5 persen di 2022
Saat ini buzzer dan Influence merupakan masalah serius, karena menurutnya buzzer ini digerakkan secara masif oleh kelompok tertentu dengan isu-isu agama, hingga menyerang lawan politik dan juga untuk kepentingan sang tuan yang membayar.
“Menutupi kegagalan tuannya dan melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politik,” ujarnya Rizal Ramli, Minggu (5/9).
“Nah si Tuan Pembayar bisa perankan “Good Guy” karena peran kotor (“Bad Guys”) sudah dimainkan BuzzeRp,” sambungnya.
Baca Juga: Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan Masuk 10 Prioritas Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia
Padahal menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, negara yang mengaku Pancasila tidak boleh ada phobia terhadap agama apapun. Termasuk tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, dan warna kulit.
