Satusuaraexpres.co | Jakarta – Masa kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin di kursi Jaksa Agung Republik Indonesia mulai menarik perhatian. Sejak dilantik pada 23 Oktober 2019, ia telah memimpin Korps Adhyaksa selama hampir tujuh tahun. Jika tetap menjabat hingga Oktober 2029, masa kepemimpinannya akan mencapai sekitar 10 tahun.
Lamanya masa kepemimpinan tersebut memunculkan pertanyaan publik: sampai kapan ST Burhanuddin akan bertahan di posisi strategis penegakan hukum tersebut?
Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, ST Burhanuddin dipercaya memimpin Kejaksaan Agung sejak 2019. Kepercayaan itu berlanjut ketika Presiden Prabowo Subianto kembali melantiknya pada 21 Oktober 2024.
Dengan masa jabatan yang telah berjalan hampir tujuh tahun, publik tentu memiliki alasan untuk terus mencermati arah kepemimpinan Kejaksaan Agung, terutama dalam menjaga konsistensi pemberantasan korupsi dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Jabatan Panjang, Tuntutan Kinerja Tak Boleh Kendur
Semakin lama seorang pejabat menduduki posisi strategis, semakin besar pula harapan masyarakat terhadap hasil kerja dan dampak kebijakannya. Hal ini juga berlaku bagi pucuk pimpinan Kejaksaan Agung.
Publik tidak cukup hanya disuguhi pernyataan mengenai komitmen pemberantasan korupsi. Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penanganan perkara-perkara besar yang menyangkut kepentingan negara.
Pertanyaan kritisnya, apakah panjangnya masa kepemimpinan akan semakin memperkuat institusi Kejaksaan, atau justru membuat evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas kepemimpinan semakin mendesak?
Pertanyaan tersebut bukan berarti menuduh adanya pelanggaran, melainkan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap lembaga negara yang memegang peran penting dalam penegakan hukum.
Akankah Bertahan hingga 2029?
Tanggal 20 Oktober 2029 kerap disebut sebagai perkiraan yang dikaitkan dengan berakhirnya periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tanggal tersebut tidak dapat langsung dipastikan sebagai tanggal berakhirnya masa jabatan ST Burhanuddin tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan keputusan resmi Presiden.
Artinya, keberlanjutan kepemimpinan ST Burhanuddin masih menjadi hal yang patut dicermati. Presiden memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata berapa lama ST Burhanuddin menduduki kursi Jaksa Agung, melainkan sejauh mana kepemimpinannya mampu menjaga integritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil.
Hampir tujuh tahun sudah berlalu. Kini, publik berhak terus bertanya dan menilai: apa capaian yang paling nyata, apa yang masih perlu dibenahi, dan bagaimana masa depan kepemimpinan Kejaksaan Agung hingga 2029?
