Satusuaraexpress.co Jakarta – Ketua Fraksi PKB di dalam DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal menyatakan partainya belum menentukan sikap mengenai akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai pemilihan raya 2024.
“Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun,” kata Cucun di area Kantor DPP PKB, Ibukota Pusat, Ahad, 19 Februari 2024.
Cucun menyatakan PKB pada waktu ini masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi pernyataan partai secara nasional lalu regional.
“Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi Pilpres masih berjalan. Jadi tak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu,” ujarnya.
Lebih lanjut Cucun menyatakan pembicaraan masalah sikap partai akan terlebih dulu dibahas di rapat internal partai kemudian juga dirapatkan dengan kelompok Anies-Muhaimin. Meski demikian, beliau menyatakan hingga ketika ini belum ada pembicaraan ke arah sana.
“Kita lihat dulu hasil pemilihan umum ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di tempat pemerintahan, itu akan ditentukan bukanlah oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang mana resmi struktur di area PKB termasuk di area Timnas AMIN,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan pasangan calon duta presiden pendamping Anies, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dikatakan punya prospek merapat ke kubu Prabowo. Ray menyatakan Muhaimin, sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemungkinan akan memilih untuk mengutamakan kondisi partainya lalu tidaklah menjadi oposisi.
“Cak Imin dan juga PKB punya kemungkinan untuk bergabung dan juga (dengan pemerintahan Prabowo). Kalau Imin oleh sebab itu ketua parpol. Ikut berkuasa akan bisa jadi menjaga stabilitas parpol,” ucap Ray. Apalagi, kata dia, PKB miliki daya tawar yang dimaksud kuat lantaran punya komposisi ucapan cukup besar pada pemilihan raya 2024, yaitu urutan keempat di dalam legislatif.
(*)
