Satusuaraexpress.co JAKARTA – Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Haris Pertama menilai potret kecurangan pemilihan raya 1997 hampir mirip dengan kondisi seperti sekarang ini. Komunitas dapat mengawasi dugaan kecurangan Pilpres 2024 dimulai dari pelanggaran konstitusi, proses pencapresan, kemudian lain sebagainya.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal menyatakan akan cawe-cawe di urusan pemilihan 2024. “Pada Pemilihan Umum 1997 kecurangan rezim penguasa belaka menggunakan birokrasi hingga aparat,” ujar Haris Pertama, Kamis (15/2/2024).
Namun kini, dugaan kecurangan semakin masif, seperti mempercepat realisasi bansos, dugaan melakukan intimidasi terhadap akademisi serta peserta didik yang mana mengoreksi rezim pemerintah, juga lain sebagainya. “Ada dugaan kecurangan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, kemudian masif yang dimaksud diduga diadakan untuk meraih kemenangan Prabowo-Gibran,” tegas Haris.
Ketua Umum DPP KNPI ini mengatakan, pada Pemilihan Umum 1997 parpol partisipan yang dimaksud melakukan mengecam terhadap kecurangan sejak awal, proses kampanye, dan juga penghitungan suara. “Sementara pada Pilpres 2024, guru besar lalu sivitas akademisi mempelopori rasa prihatin menghadapi adanya pelanggaran etika serta moral yang digunakan merusak tata demokrasi serta tata negara,” ungkapnya.
Haris melanjutkan, dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2024 ini juga dapat dilihat pada film Dirty Vote yang mengungkap skenario kecurangan Pilpres 2024. “Dalam film yang dimaksud secara terang benderang terlihat skenario kecurangan Pilpres 2024 mulai dari mengubah ketentuan pencalonan di tempat Mahkamah Konstitusi agar putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dapat jadi cawapres,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini terjadi kecurangan yang digunakan sudah ada melintasi batas di tempat momen Pemilihan Umum 2024. Sehingga PDIP merekomendasikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk pasukan khusus yang dimaksud fokus mengakumulasi berbagai kecurangan di area Pilpres 2024.
“Suara rakyat adalah pengumuman kebenaran sebab itulah seluruh struktur PDI Perjuangan dengan dengan sukarelawan saksi lalu kerja mirip dengan PPP, Perindo, serta Hanura terus mengakumulasi fakta-fakta dalam lapangan,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Mengenai adanya operasi kecurangan di tempat Pilpres 2024, lanjut Hasto, memang sebenarnya telah diprediksi kemudian banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi. Hasto menekankan seluruh elemen rakyat sipil paling berbagai bersuara baru terjadi di dalam Pilpres 2024 ini pasca reformasi. Hal itu juga disampaikan oleh para guru besar di dalam berbagai kampus.
(*)
