Satusuaraexpress.co Jakarta – Film dokumenter eksplanatori Dirty Vote telah lama 24 jam tayang. Di akun YouTube Dirty Vote – Full Movie (OFFICIAL) sudah pernah ditonton 3.726.150 kali, juga disertai lebih besar dari 38 ribu subscribers. Sementara di dalam kanal YouTube PSHK Indonesia, Dirty Vote telah ditonton 2.662.110 kali, dan juga dihadiri oleh lebih tinggi dari 45 ribu subscribers. Jumlah ini belum lagi di dalam beberapa kanal lainnya yang mana menayangkan Dirty Vote secara utuh.
Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, kemudian Feri Amsari menuai perhatian pasca muncul di Film Dirty Vote sebagai penyaji data. Dalam sinema racikan sutradara Dandhy Dwi Laksono, ketiganya ahli hukum tata negara itu mengungkapkan bagaimana kecurangan terjadi untuk melanggengkan dinasti Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Lantas siapakah sosok Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, serta Feri Amsari ini?
Film Dirty Vote sendiri dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 pada pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat dalam Kanal Youtube Dirty Vote. Movie berdurasi 1 jam 57 menit itu mengungkap berbagai kecurangan yang mana terjadi secara terstruktur, sistematis, lalu masif yang mengarah dilaksanakan ke salah satu paslon Pilpres 2024.
“Film ini dianggap akan mampu mendidik masyarakat betapa curangnya pilpres kita dan juga bagaimana politisi mempermainkan rakyat pemilih cuma untuk meraih kemenangan kepentingan mereka,” kata Feri Amsari.
Berikut profil Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan juga Feri Amsari.
Bivitri Susanti. Foto : pshk
1. Bivitri Susanti
Dikutip dari jentera.ac.id, Bivitri Susanti adalah akademisi dan juga pengamat hukum tata negara Indonesia. Pakar kelahiran 5 Oktober 1974 ini merupakan pelopor sekaligus pengajar di dalam Sekolah Tinggi Hukum (STH ) Indonesia Jentera. Ia juga pendiri Pusat Studi Hukum juga Kebijakan Indonesia (PSHK).
Bivitri mendapatkan penghargaan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Selama menjadi peserta didik itulah ia lalu seniornya mendirikan PSHK. Hal ini adalah lembaga penelitian lalu advokasi untuk reformasi hukum yang tersebut dilatarbelakangi perkembangan Mei 1998.
Bivitri melanjutkan pendidikannya dalam Universitas Warwick, Inggris pada 2002. Setelah meraih penghargaan Master of Laws-nya, beliau kembali melanjutkan ke jenjang doktoral di area University of Washington School of Law, Amerika Serikat.
Dilansir dari bunghattaaward.org, Bivitri mulai bekerja sebagai pengajar hukum tata negara pada 2015. Saat itu, ia juga menjabat Wakil Ketua I STH Indonesia Jentera kemudian peneliti di dalam PSHK pada bidang pembaruan hukum, antikorupsi lalu hak-hak konstitusi. Dia juga kerap bekerja sama-sama dengan berbagai organisasi, mulai warga sipil, hingga institusi pemerintah.
Bivitri dikenal bergerak di kegiatan pembaruan hukum. Ia merumuskan beberapa konsep juga langkah pembaruan, seperti Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), juga advokasi berbagai undang-undang.
Tak cuma itu, Bivitri pun pernah menjadi research fellow di area Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014. Dua tahun kemudian, ia menjadi visiting fellow dalam Australian National University School of Regulation and Global Governance. Ia juga menjadi visiting professor pada University of Tokyo, Negeri Sakura pada 2018.
Atas dedikasinya, Bivitri mendapatkan penghargaan sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018. Ia meraih penghargaan pada Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas kemudian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui TEMPO pada Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
2. Zainal Arifin Mochtar
Dinukil dari komwasjak.kemenkeu.go.id, Zainal Arifin Mochtar adalah dosen, akademikus, kemudian pakar Hukum Tata Negara Indonesia juga aktivis yang dimaksud pada waktu ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di tempat Kementerian Keuangan. Zainal merupakan dosen Hukum Tata Negara UGM sejak 2014.
Lahir pada Makassar, 8 Desember 1978. Zainal menyelesaikan lembaga pendidikan sarjana Keilmuan Hukum pada Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2003. Dia melanjutkan jenjang magister dalam Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat, meraih gelar kejuaraan Master of Law pada 2006. Zainal meraih gelar kejuaraan doktro Bidang Studi Hukum dalam UGM pada 2012.
Ia juga berpartisipasi di tempat berbagai kegiatan Antikorupsi, pada antaranya: Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2007; Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), Fakultas Hukum UGM pada 2008-2017; juga Anggota Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Selain itu, pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada 2015-2017 lalu Anggota Komisaris PT Pertamina EP pada 2016-2019. Pada 2022, ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada 2023, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Periode 2023-2026.
Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
3. Feri Amsari
Dilansir dari jurnal.kpk.go.id, Feri Amsari dikenal sebagai pribadi aktivis hukum kemudian akademisi Indonesia. Saat ini, sosok kelahiran Padang, 2 Oktober 1980 yang disebutkan merupakan pengajar di tempat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selain pengamat hukum tata negara, ia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Feri bergerak menulis ihwal korupsi, hukum, politik, kemudian kenegaraan. Tulisannya telah dilakukan sejumlah dimuat di dalam berbagai media cetak baik lokal maupun nasional seperti Kompas, Media Massa Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, serta lain-lain. Ia juga terlibat menulis pada jurnal-jurnal terkemuka terakreditasi juga terindeks Scopus.
Jejak pendidikannya dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas lalu lulus dengan penghargaan sarjananya pada 2008. Pendidikan magisternya juga ditempuh pada universitas yang serupa dengan IPK cumlaude. Ia melanjutkan jenjang magister perbandingan hukum Amerika lalu Asia pada William and Mary Law School, Virginia.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | BAGUS PRIBADI | KHUMAR MAHENDRA
(*)
