Jakarta, Satusuaraexpress.co – Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal klaim big data yang memuat aspirasi 110 juta masyarakat di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Andreas meminta Luhut berhati-hati mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan kekuasaan.
“Mari belajar dari sejarah, hati-hatilah mengatasnamakan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah,” ujar Andreas mengutip Berita Satu, Sabtu (12/3/2022).
Andreas pun mengajak Luhut dan publik mengingat kembali masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto. Pada 1997 atau setahun sebelum Soeharto turun dari jabatannya, kata Andres, Harmoko yang saat itu menjabat Ketua MPR melapor ke Presiden Soeharto. Harmoko saat itu menyebut rakyat masih menghendaki Soeharto dipilih oleh MPR menjadi presiden untuk ketujuh kalinya.
“Tahun 1998 justru Harmoko pulalah yang mengetok palu memberhentikan Soeharto sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri 22 Mei 1998,” tutur Andreas.
Menurut Andreas, sejarah tersebut setidaknya menjadi pelajaran penting agar tidak melanggar konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan.
“Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah,” tegasnya.
Andreas juga mempertanyakan kebenaran big data versi Luhut tersebut. Apalagi, Luhut menyebut pemilih PDIP juga mendukung penundaan Pemilu 2024.
“(Data) dari mana? Jangan kita menjerumuskan Jokowi dengan klaim-klaim seperti itu (big data),” kata Andreas.
Sumber: Berita Satu
