Reporter : Aldiansyah
Jakarta,Satusuaraexpress.co – Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (RAPBN 2022).
Besaran pertumbuhan ekonomi yang disepakati 5,2-5,5 persen year on year (yoy), tingkat inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.350/US dolar, dan tingkat suku Bunga SUN 10 Tahun 6,8 persen.
Sebelum mencapai kesepakatan tersebut, pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RU, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya mengestimasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0-5,5 persen. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang masih mempengaruhi perekonomian Indonesia.
“Ini adalah salah satu forecast yang mungkin paling sulit dalam ketidakpastian begitu banyak. Pandeminya tidak bisa 100 persen kita bisa prediksi,” ungkap Sri Mulyani, saat raker Komisi XI DPR RI dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (30/08).
Sri Mulyani menyampaikan perlu mewaspadai faktor tapering, supply disruption, dan administered price dalam menjaga inflasi. Meski rata-rata inflasi tahun 2021 masih dibawah 1,5 persen, namun tahun depan harus tetap mempertimbangkan secara hati-hati faktor yang bisa mempengaruhi.
“Pemerintah akan terus melakukan berbagai reform untuk bisa memperbaiki dari sisi komunikasi, sisi distribusi, sisi supply pasokan, dan juga untuk melihat pola dari seasonality atau musiman yang biasanya juga mempengaruhi inflasi,” jelas Sri Mulyani.
Sedangkan dalam memberikan proyeksi untuk nilai tukar dan tingkat suku bunga SUN 10 tahun, Menkeu mengatakan faktor yang menentukan yaitu gerakan suku bunga internasional maupun denominasi dollar yang sangat bergantung dari pemulihan ekonomi di Amerika Serikat.
“Dari sisi dua faktor ini, terutama Amerika Serikat kita perlu mengantisipasi pergerakan terhadap rupiah kita, walaupun rupiah Indonesia dalam hal ini dari sisi depresiasi yield to date-nya relatif di 2,3 persen dibandingkan dengan negara lain emerging country yang mengalami koreksi lebih dalam, ini Indonesia relatif cukup baik,” ujar Sri Mulyani.
Kesepakatan ini ditegaskan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. “Kami sepakati besaran pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, poltisi Fraksi Partai Golkar itu membacakan kesimpulan rapat bahwa DPR RI mendorong pemerintah melakukan penguatan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi dan sosial.
Belanja kementerian/lembaga dinilai dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian rakyat serta pemerintah diminta untuk dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengoptimalkan capaian reformasi struktural di beragam sektor.
“Menteri Keuangan juga agar meningkatkan efisiensi biaya hutang sehingga yield SUN dapat mengurangi beban APBN,” terang Dito. Sementara Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan berkoordinasi untuk mengembangkan UMKM, ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu melanjutkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia agar mengantisipasi perkembangan perekonomian global yang dapat memberikan potensi risiko pada nilai tukar. “Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK diharapkan ara memperkuat bauran kebijakan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (Aldi)
