Serang, Satusuaraexpress.co – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan diterapkan mulai Selasa 9 hingga 22 Februari 2021. Hal ini tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.
Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Mendagri ini berisi tentang (PPKM) Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
“Untuk PPKM berskala mikro melakukan pembatasan di tingkat lokal. Di mana pemberlakukannya mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan, dan dengan adanya PPKM Mikro ini diharuskan tersedia posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan,” ujar Edy Sumardi, Minggu, (7/2/2021).
Lebih lanjut, Edy menyampaikan untuk di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim hanya berencana memberlakukan PPKM Mikro di wilayah Tangerang Raya, Tangerang Kota, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Edy menjelaskan pembentukan sejumlah posko ini untuk mendampingi Puskesmas menangani pasien yang terpapar Covid-19. Selain itu untuk memperketat pengawasan terhadap pasien yang terpapar Covid-19.
“Di tingkat RT ada zonasi, mulai dari hijau, kuning, oranye dan merah, serta skenario penangananya, Khusus untuk zona merah akan diberlakukan pembatasan. Termasuk pembatasan keluar masuk orang.” tandasnya.
Dalam Instruksi Mendagri itu disebutkan pembatasan keluar masuk maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Selain itu ada larangan kerumunan dan menutup tempat ibadah. Kriteria RT zona merah disebutkan terdapat sepuluh rumah dengan kasus konfirmasi positif selama tujuh hari terakhir.
“Dengan status ini maka juga diharuskan mengawasi isolasi mandiri atau menyediakan isolasi terpusat,” ujar Edy.
Edy melanjutkan, RT dengan zona oranye juga diharuskan penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Dalam zona ini tak disebutkan adanya pembatasan keluar masuk.
RT dengan Kriteria zona oranye karena terdapat enam hingga sepuluh rumah dengan kasus Covid-19 dalam tujuh hari terakhir.
Sementara RT kriterianya zona kuning adalah adanya kasus Covid-19 satu hingga lima rumah dalam tujuh hari terakhir.
Kemudian kriteria RT zona hijau adalah, wilayah RT tersebut tidak ada kasus Covid-19. Skenario penangannya yakni surveilans secara aktif, dengan seluruh suspek dites.
Edy sumardi menjelaskan Dalam Instruksi Mendagri tersebut, pada poin ketiga tertulis PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan PKK.
Kemudian, di poin kesembilan tertulis PPKM Mikro ini dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten atau kota. Seperti membatasi tempat kerja dengan kapasitas work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan ketat.
Sektor kesehatan, perbankan, industri strategis dan kebutuhan pokok masyarakat tetap diperbolehkan beroperasi. Namun, ada pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Untuk restoran diperbolehkan menampung 50 persen. Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan dibuka sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Tempat ibadah dibatasi dengan kapasitas 50 persen. Namun, untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
Terakhir edy sumardi menyampaikan Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan.
Upaya penanganan kesehatan terus digencarkan seperti membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
Disamping itu, untuk memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen ftracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina).
“Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.” pungkasnya. (*)
