Penulis : dr. Mulyadi Tedjapranata, Editor : Wawan
Satusuaraexpress.co – Sudah 11 bulan umur pandemi COVID- 19 menerjang , namun urusan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021 yang diterapkan di Ibukota 7 provinsi , di kabupaten/ kota di sekitar atau yang berbatasan Ibukota provinsi/yang berisiko tinggi, atau kabupaten/ kota lain ternyata belum mampu menekan penularan virus corona. Hari Minggu 31 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kecewa , ketika menyampaikan hasil evaluasi PPKM yang belum mampu menurunkan penularan COVID-19 di Indonesia, kediplinan protokol kesehatan dan mobilitas warga menjadi salah satu sumber penularan COVID-19, sehingga merupakan target yang hendak disasar.
Ketika sebagian besar negara berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, Indonesia justru mencetak lebih banyak pasien virus corona dibandingkan sebelumnya.
Selama beberapa bulan terakhir Indonesia selalu pada posisi diperingkat 20 besar untuk penambahan kasus virus corona. Namun, kini Indonesia masuk 10 besar dunia penambahan kasus baru bahkan melewati India.
Berdasarkan data yang diunggah dari laman Worldometer pada hari ini 7 Fenruari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai 106.327.976 jiwa. Angka ini didapat setelah mengalami penambahan pasien terkonfirmasi baru sebanyak 421.575 orang dalam 24 jam terakhir. Untuk kasus kematian bertambah, sehingga akumulasi pasien meninggal dunia akibat COVID-19 mencapai 2.318.876 orang. 78.114.141 pasien diantaranya dinyatakan sembuh dan menyisakan 25.872.792 kasus aktif dalam perawatan di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri.
Dari data tersebut, tampak banyak negara Eropa yang mengalami penurunan drastis dalam penambahan pasien COVID-19 hariannya. Negara- negara Eropa berhasil menurunkan penambahan kasus baru COVID-19 usai melakukan lockdown ketat untuk kesekian kalinya. Indonesia yang menolak melakukan lockdown kini kewalahan menghadapi lonjakkan pasien COVID-19 di saat negara lain bisa bernafas sedikit lega.
Terdapat 19 negara dengan total kasus lebih dari 1 juta orang. Indonesia menjadi negara terakhir yang baru-baru ini menembus 1 juta kasus COVID-19, tepatnya 1.157.837 jiwa. Selain Indonesia , terdapat dua negara Asia lain yang telah menembus lebih dari 1 juta kasus , yakni Turki ( 2.442.350 ) dan Iran ( 1.385.706 ) orang. Mirisnya, lonjakan kasus corona di Indonesia beriringan dengan menurunnya kepatuhan masyarakat untuk menetapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menghibdari kerumunan dan menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun.
Menurut Wiku Adisamito persentase kepatuhan memakai masker menurun 28 persen dan kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan menurun 20, 6 persen . Litbang Kompas akhir Desember lalu me gadakan survei tatap muka di 34 provinsi. Hasilnys, 84,5 persen madyarakat mengaku selalu memakai masker saat keluar rumah. Sisanya mengaku jarang, bahkan tidak pernah. Sebanyak tiga perempat lebih responden mengaku rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hanya 61 oersen yang mengaku selalu menjaga jarak dengan orang lain.
Hasil “Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan” yang dihimpun Satgas COVID-19 juga menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memakai masker dan menjaga harak cenderung menurun dari periode September 2020 hingga Januari 2021. Pada awal pemantauan tingkat kepatuhan menggunakan masker 83,7 persen dan menhaga jarak 59 57 persen. Pada periode 4-10 Januari, bahkan turun ke angka 50,27 persen bagi penggunaan masker dan 35,9 persen untuk menjaga jarak. Setelah pemberlakuan PPKM, angka rata- rata kepatuhan meninggkat, kepatuhan memakai masker naik menjadi 62,46 persen dan 54,09 persen menjaga jarak. Hal ini mengindikasikan kediplinan meningkat saat penegakan prorokol kesehatan lewat operasi yustisi.
Sebagai bagian dari upaya menekan penularan COVID-19, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai Selasa (9/2) hingga 22 Februari 2021. Program ini sama dengan sebelumnya, tetapi penanganannys berkonsentrasi di komunitas kecil atau RT/ RW. Dibutuhkan target dan langkah operasional yang detail dari tiap daerah yang menggelar PPKM agar kebijakan itu dapat membantu menurunkan kasus aktif hingga maksimal 50 persen.
Sejak awal Januari ini, penambahan kasus baru terkonfirmasi beberapa kali mencapai rekor baru. Itu berarti banyak kasus tidak terdeteksi sehingga penularan meluas,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmaean di Jakarta .
Menurut data WHO, penambahan korban jiwa di Indonesia sepekan terakhir ini merupakan yang tertinggi di Asia dan nomor 12 di dunia. Menurut Ede, kondisi penularan di Indonesia bisa lebih buruk dari data resmi yang ada. “Jumlah kasus di Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dari 1 juta karena jumlah orang yang dites amat kurang,” kata epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesis, Iwan Ariawan. Di luar kasus terkonfirmasi banyak orang tertular dan terus menularkan. ” Kita belum mencapai puncak. Saya khawatir situasi ini bukan yang terburuk,” ujarnya. Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, memperkirakan, jumlah kasus di Indonesia tiga kali lipat dari yang ditemukan.
Kecenderungan meningkatnya jumlah kematian dalam sehari menunjukkan fasilitas kesehatan menuju kolaps.
Situasi ini bakal lebih buruk jika kasus membesar. Mengacu pada pemodelan oleh Centre for Global Infectious Disease Analysis Imperial College London, penambahan kasus COVID-19 di Indonesis saat ini 257.748 kasus per hari.
Menurut Dicky, pemodelan itu menghitung berbagai faktor antara lain kecenderungan kematian dan test positivity rate (rasio tes positif). Rasio tes positif 28,3 persen sepekan terakhir menunjukkan penularan amat masif.
Perlukah lockdown wilayah?
Minggu yang lalu (31/1), Presiden Joko Widodo blak- blakan telah menyatakan kecewa saat mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM). Joko Widodo menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten, dan tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility- nya masih naik dibeberapa provinsi sehingga penularan COVID-19 naik.
Dengan angka menembus lebih dari 1 juta kasus COVID-19 dan tidak sedikit tenaga kesehatan dan pasien yang meninggal, maka upaya menekan laju penularan harus dilakukan agar fasilitas kesehatan tidak terlampau terbebani. Untuk itu harus dilakukan bersama – sama disiplin menjalankan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak secara ketat dan disiplin. Melakukan pengetesan, pelacakan dan pengobatan bagi yang terinfeksi COVID-19.
Tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk memastikan program testing bagi rakyat yang diduga terkena agar kita mengidentifikasi dan mengurangi laju penularan, juga tracing pelacakan kontak erat dari yang positif, dan menyiapkan tempat pengobatan/ isolasi agar mereka bisa sembuh tanpa menulari orang lain.
Sesuai standar WHO dari satu kasus positif harus dilacak 30 kontak erat. Implementasi PPKM harus lebih tegas, Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Pengetatan pemeriksaan di semua kabupaten atau kita yang menjalankan PPKM pun perlu diwujutkan,” kata Ede. Jika perlu , ada pelarangan. Tidak ada pilihan lain agar karantina kesehatan terimplementasi. Karena dampaknya buruk jika dibiarkan berkepanjangan,” katanya.
Namun, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Tri Yunis Miko Wahyono mengingatkan opsi lockdown wilayah harus mempertimbangkan banyak hal. Kemampuan Pemerintah membiayai rakyat harus dipastikan, kecukupan logistik dan kesiapan masyarakat juga perlu diperhatikan. Lockdown wilayah_efektif memperhatikan masa inkubasi virus, sedikitnya 10-14 hari. _Lockdown wilayah akan berdampak berhentinya roda perekonomian di suatu wilayah.
Bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan pengetatan pelaksanaan PPKM dan kediplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan diharapkan bisa menahan laju penularan COVID-19.
TETAP BER IMAN DAN BER HIKMAT. Salam sehat.
Jakarta 8 Februari 2021.
Dr. Mulyadi Tedjapranata.
