satusuaraexpress.co – Gubernur DKI Anies Baswedan genap memimpin DKI Jakarta selama tiga tahun kemarin (16/10). Selama memimpin, Anies berusaha memenuhi janji kampanye. Mulai membangun integrasi transportasi umum, membuka 200 ribu lapangan pekerjaan, memperluas cakupan dan kualitas air bersih, hingga membangun hunian dengan skema DP 0 persen.
Meski demikian, upaya tersebut masih dinilai kurang oleh DPRD DKI. Fraksi PSI bahkan menyebut Pemprov DKI mengalami kemunduran. Ada sepuluh kemunduran yang dibeberkan. Di antaranya, pembahasan anggaran terlambat, bahkan terkesan ditunda-tunda.
Kemudian, transparansi anggaran buruk saat perencanaan maupun realisasinya, nasib dana commit ment fee Formula E Rp 560 miliar belum jelas, prioritas anggaran tidak jelas, normalisasi sungai mandek selama tiga tahun, realisasi naturalisasi sungai 0 persen, realisasi program DP 0 rupiah hanya 0,26 persen, pembangunan light rail transit (LRT) fase II masih 0 persen, dan penyusunan perda-perda tata ruang mandek, termasuk yang mengatur pulau-pulau reklamasi. Lalu, kontrak Aetra dan Palyja berakhir pada 2023, tetapi belum ada persiapan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih.
’’Kemunduran yang kami maksud itu ada dua hal. Pertama, kemunduran yang dinilai dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki Pemprov DKI,’’ ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.
Idris menyebutkan, itu kemunduran karena Pemprov DKI memiliki dukungan yang sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain. Baik dari segi anggaran mau pun dukungan dari pemerintah pusat. ’’Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi,’’ tambahnya.
Senada dengan PSI, Nasdem menilai Anies belum menjalankan janjinya secara optimal. Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jupiter menyebutkan salah satu janji Anies yang belum berjalan optimal. Yakni, pembangunan hunian dengan skema DP 0 rupiah.
’’Data dari BPS, pada 2017, sekitar 5 juta warga tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak. Jadi, program DP 0 rupiah ini belum berhasil,’’ ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menilai kinerja Anies secara keseluruhan sudah cukup baik. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto menuturkan, semua janji kampanye sudah dimasukkan dalam RPJMD DKI. Namun, menurut dia, Anies harus lebih banyak sidak untuk mengetahui benar tidaknya laporan yang diterimanya soal kondisi di lapangan.
’’Saya melihat memang ada beberapa SKPD yang kelihatan belum optimal. Tapi, menurut saya, overall sudah oke. Secara politik, janji politik, beliau sudah mulai mengakomodasi banyak dan penilaian kami juga sudah cukup oke. Tapi, kami juga tidak hanya dari sisi itu menilai. Kan sebagai partai pendukung, ada kepuasan publik juga,’’ tutupnya. (*)
